Menkeu: Penyelewengan di Pajak Sulit Dipergoki

Jakarta - Menkeu Sri Mulyani terus meminta bawahannya untuk tahan suap. Menkeu pun meminta anak buahnya khususnya di Ditjen Pajak untuk bisa melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

Namun Menkeu mengakui pemberantasan suap di Ditjen Pajak sulit dipergoki. Ini berbeda dengan kasus suap di Ditjen Bea Cukai yang gampang dipergoki.

Hal tersebut disampaikan Menkeu saat melantik 18 pejabat eselon II Pajak di Gedung Djuanda Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (13/6/2008).
 
"Kita tahu pajak ini memang tidak seperti di Bea dan Cukai yang penyelewengannya bisa ketahuan lewat transaksi fisik, di Pajak memang sulit dipergoki. Tapi anda harus menghilangkan kebiasaan itu sebab sooner or later anda bisa kepergok juga baik itu lewat KPK ataupun lewat rekan-rekan anda," ujarnya.

Ditjen Pajak juga merupakan institusi yang paling rawan konflik kepentingannya. Karena itu, Sri Mulyani meminta pejabat yang baru dilantik menjaga hal ini agar tugas dilakukan dengan baik.

"Direktorat Jenderal Pajak selalu dianggap sebagai yang pertama menggulirkan reformasi birokrasi, jadi anda sekalian harus bisa menjadi contoh," ujarnya.

Menkeu juga menyadari banyak masalah yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Depkeu khususnya di Bea Cukai, seperti demo-demo yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung Depkeu akhir-akhir ini.

"Mungkin mereka memang sangat concern terhadap reformasi di Bea dan Cukai sehingga mereka berdemo. Tapi ada juga yang demo karena titipan dan kebanyakan memang alasan kedua inilah mereka berdemo," ujarnya.

"Saya ingin tekankan Depkeu harus selalu konsisten untuk memperbaiki birokrasinya, saya mau menularkan reformasi ini ke pegawai yang dibawah juga, jadi tidak hanya esselon I saja, namun harus sampai kepada petugas pelaksana," imbuhnya.
(ddn/qom)