Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo kepada detikFinance, Sabtu (14/6/2008).
"Pekerjaan rumah di Depkeu saja masih banyak yang terbengkalai. Contohnya reformasi birokrasi yang tidak adil dan banyak lubang-lubangnya, serta APBN yang semakin tergantung pada SUN, kemudian masalah BLBI yang tidak pernah tuntas dan masih banyak lagi," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun begitu, Drajad mengakui penunjukkan ini adalah hak preogratif presiden. "Jadi silahkan saja mau dirangkap atau dikosongkan, yang jelas ini memperjelas kegagalan ekonomi pemerintahan Presiden Yudhoyono," ketus anggota DPR dari FPAN ini.
Selain itu Dradjad mengungkapkan penunjukkan ini juga semakin menegaskan garis kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. "Yaitu pro kreditor dan investor asing, pro kapital besar dan pro pasar keuangan," tandasnya.
(dnl/qom)










































