Smart Card Belum Jalan, BBM Subsidi 2009 Membesar

Jakarta - Niat pemerintah mengurangi volume BBM tahun 2009 bakal sulit dilakukan. Alih-alih bisa mengurangi konsumsi BBM melalui smart card, program kartu pintar ini diragukan bisa berjalan tahun depan. Buntutnya volume BBM bersubsidi bakal bertambah besar.

Jika tahun 2008 volume BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 37-39 juta kiloliter, maka tahun 2009 bisa mencapai 38-42 juta KL,

"Implementasi smart card setelah kita kaji kembali belum bisa dilakukan di 2009 sehingga angka 38 juta KL (volume BBM subsidi) tambah 4 juta KL (konversi LPG), jadi 42 juta KL," kata Kepala Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (16/6/2008).

Anggito mengatakan, karena belum bisa dipastikannya program smart card di 2009, maka Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyepakati agar asumsi volume BBM subsidi di 2009 dibuat tanpa adanya program smart card.

"Jadi angka 38 juta KL cukup akuratlah untuk 2009, tapi angka konversinya itu saya rasa terlalu agresif," ujarnya.

Meskipun total volume 42 juta KL itu sudah cukup besar, Anggito mengatakan pemerintah meminta agar dibuat batas bawah volume tersebut agar ada ruang untuk menerapkan kebijakan penghematan.

"Saya baru mengusulkan supaya pemerintah punya suatu kisaran (volume BBM di 2009). Kita menghitung berapa batas bawah yang realistis, besok baru kita bicarakan," urainya.  

Volume 2008

Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan kenaikkan harga BBM sebesar 28,8 persen pada Mei 2008 lalu, tapi volume konsumsi BBM bersubsidi di tahun ini akan meningkat dari asumsi 37 juta KL pada APBN-P 2008 menjadi 39 juta KL.

"Sampai sekarang saja sudah capai 16 juta KL, jadi kira-kira tahun ini akan bengkak jadi 39 juta KL," ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (16/6/2008).

Meskipun volume ini membludak, namun Suharso mengatakan APBN-P 2008 masih sanggup menahan subsidi yang meningkat ini, karena pemerintah mendapatkan dana tambahan cadangan risiko anggaran dengan kenaikkan harga BBM.

"Bantalan anggaran itu kan belum terpakai dan masih ada tambahan kemarin itu dari kenaikan BBM. Jadi APBN-P masih sanggup," ujarnya.

Anggito juga mengatakan sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, volume konsumsi BBM meningkat tajam akibat panic buying. (dnl/ir)