Saatnya Tidak Ada BBM Murah untuk Mobil Mewah

Jakarta - Pemerintah harusnya bisa membuat kebijakan agar pemilik mobil mewah tidak lagi mengkonsumsi BBM bersubsidi, agar anggaran subsidi BBM tepat sasaran kepada yang membutuhkan di tengah lonjakkan harga minyak dunia yang tajam.

Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan dirinya setuju dengan rencana penerapan pajak progresif kepada pemilik mobil mewah atau pemilik lebih dari 1 mobil.

"Kalau bisa mobil mewah dilarang beli premium, belinya pertamax saja. Jadi kalau dia beli pertamax dia mau punya mobil seratus boleh-boleh aja, tapi tidak fair kalau mobil mewah belinya premium juga," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (16/6/2008).

Usulan ini menguak setelah pemerintah dan DPR memperkirakan pada tahun 2009 total volume konsumsi BBM bersubsidi membludak menjadi 42 juta KL termasuk program konversi LPG.

"Jadi 42 juta KL tinggi sekali dan dengan tidak adanya program penghematan, kan diharapkan dengan BBM naik orang akan hati-hati tapi pemerintah lupa jaringan transportasi publik itu belum ada, jadi orang tetap naik mobil dan motor karena tidak ada alternatif," tutur Emir.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan kenaikkan volume BBM subsidi di 2009 ini akibat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun.
 
"Informasi pertama terkait dengan berapa sih mobil dan motor yang dijual per tahun. Kalau dia jual 500 ribu mobil saja, itu artinya 1,8 juta KL BBM. Kalau 5 juta motor itu perlu kira-kira 3,6 juta KL," urainya. (dnl/ir)