Dan setelah adanya penggerebekan KPK, para pegawai Depkeu justru menyalahkan instansi pemberantas korupsi itu sebagai biang penyebab lambatnya pelayanan.
"Kalau ada penertiban di Bea Cukai, lalu terjadi kemacetan seolah-olah yang salah itu penertibannya. Saya jadi curiga kenapa setiap ada penertiban, ada kemacetan yang disalahkan KPK karena dia melakukan penertiban. Masak ada yang bilang, kalian sih menertibkan jadi ada kemacetan," ketus Fahmi dengan kesal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahmi juga menyesalkan kinerja pegawai di Depkeu yang tidak maksimal meski mendapat gaji PNS paling tinggi. Depkeu harus melakukan introspeksi sebab unit-unit Depkeu sudah diistimewakan luar biasa.
"Remunerasinya saja lebih tinggi dari yang lain, eh masih begitu saja. Pertanyaannya, ada hantu apa disana? Pemangkasan 1-2 generasi tidak akan mampu karena ini soal pembenahan sistem dana kepastian hukum. Yang salah dikatakan salah," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen Gabungan Eksportir Indonesia Toto Dirgantoro mengungkapkan adanya perlambatan proses pengeluaran bea cukai pasca-sidak oleh KPK beberapa pekan lalu.
Fahmi pun menyayangkan terjadinya kelambatan tersebut setelah adanya pemeriksaan suap oleh KPK. Depkeu harus memperbaiki kinerjanya karena sudah mendapat remunerasi besar.
"Saya tidak setuju, lalu apa gunanya unit kerja di Depkeu, kalau kerjanya gitu patut jadi pertanyaan, apalagi yang mereka butuhkan? Gajinya saja lebih tinggi diseluruh dunia Indonesia," pungkasnya.
(qom/ir)











































