3 Alasan Pemerintah Ingin Ambil Alih Otorita Asahan

Jakarta - Ada tiga alasan yang menyebabkan pemerintah ingin mengambilalih Otorita Asahan. Ketiga alasaan itu adalah proyek yang terus merugi, krisis listrik dan perjanjian kontrak yang dinilai merugikan Indonesia.

Tapi yang menjadi faktor utama adalah pemanfaatan pembangkit listrik di otorita Asahan untuk menyuplai krisis listrik untuk wilayah sekitar Sumatera Utara dan Medan.

"Hampir perjalanan 30 tahun, suatu saat di kantor wapres dilakukan evaluasi perkembangan proyek ini ternyata selama ini merugi. Sehingga pemerintah beranggapan proyek ini tidak optimal. Sementara proyek ini punya 2 pembangkit listrik yaitu 600 MW dan 500 MW," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris usai melantik Ketua Otorita Asahan yang baru di gedung Departemen Perindustrian, Jakarta, Kamis (19/6/2008).

Dikatakan Fahmi, bahwa pemerintah berencana untuk memanfaatkan dua power plant tersebut untuk kepentingan kebutuhan listrik bagi industri dan masyarakat di wilayah Sumatra Utara.

"Sudah dibentuk tim yang berunding di Jepang dan Indonesia, dari pihak Jepang merupakan konsorsium dari perusahaan, pemerintah Jepang nampak sulit memutuskan kesimpulan dari usulan pemerintah ini yang kemudian belum selesai," tambahnya.

Ia mengharapkan dengan ketua Otorita Asahan yang baru perundingan ini bisa dilanjutkan kembali, khususnya mengenai perjanjian dengan Jepang hingga akhir proyek pada tahun 2013. "Kita harus membayar sejumlah dana yang dianggap dana kredit itu yang dianggap memberatkan lagi," ucap Fahmi.

Ia kembali menegaskan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan pemerintah mengangkat wacana pengambilalihan, Pertama proyek ini selama ini merugi, walaupun beberapa tahun terakhir pemerintah melihat adanya keuntungan dari proyek ini. "Baru pada saat kita menentukan akan merobah posisi kemudian tiba-tiba dibuku perusahaan
menguntungkan, tiba-tiba untung inikan aneh," seru Fahmi.

Kedua, terkait krisis listrik di Sumatra Utara, pembangkit listrik di Asahan sangat diperlukan bagi masyarakat dan industri di wilayah tersebut dan yang terakhir adalah master agreement dari proyek Asahan yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia. (hen/ir)