Pemda Tak Pernah Pakai Akuntan Asli Daerah

Jakarta - Ketua BPK Anwar Nasution mengaku prihatin dengan kondisi tidak terserapnya lulusan akuntansi di pemerintah daerah. Hal itulah yang membuat laporan keuangan pemerintah daerah masih amburadul.

Hal tersebut disampaikan Anwar usai memberikan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007 kepada Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2008).

"Dari berdirinya republik ini belum ada standar akuntansi baru pada tahun 2005 ada. Itu yang membuat londo dari Kanada, bukan Hekinus Makao (Direktur Akuntansi Depkeu), bukan juga BPK Perjuangan (BPKP-red)," cetus Anwar.

Anwar pun mengatakan kejadian ini mirip Film Naga Bonar Jadi 2 yang bercerita ketika Bonaga berniat menerima pinangan investor asing untuk membangun sebuah kota wisata di perkebunan kelapa sawit milik Nagabonar.

"Pemda miskin kaya tidak pernah menggunakan lulusan akuntansi setempat untuk perkuat SDM, jadi kita ini kayak film Naga Bonar Jadi 2," keluhnya.

Apalagi tuturnya hal itu terjadi di pemda yang pendapatan daerahnya tinggi seperti DKI Jakarta, Riau dan Kaltim.

"Yang menarik di Surabaya hampir tiap tahun UNAIR mencetak 10 doktor akuntansi tapi tidak ada akuntan lulusan Airlangga yang kerja di Kabupaten Mojokerto,"ujarnya.

Kondisi ini sama halnya dengan provinsi yang memiliki universitas yang memiliki jurusan akuntansi.

"Sama seperti di Yogyakarta, Medan. kenapa nasib kita begini? Cuma di Majelis taklim saja yang serahkan pada ahlinya,"kata Anwar.

Berdasarkan audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah dalam 3 tahun terakhir secara umum masih buruk.
(arn/ddn)