Pengusaha Minta Hak Angket Berjalan Damai

Jakarta - Hak angket BBM yang sudah lolos di DPR harus berlanjut dengan proses yang damai dan semuanya profesional. Pengusaha meminta tak ada politisasi dalam hak angket DPR ini.

"Kalau sudah dipolitisasi dan satu sama lain tidak percaya, maka susah, jadi dibawa kemana-mana. Dalam berbisnis, kestabilan politik itu nomor satu," jelas Ketua Apindo Sofjan Wanandi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/6/2008).

Menurut Sofjan, jika hak angket dipolitisasi, maka akan memberi dampak yang negatif pada investasi.

"Kita harapkan semua bekerja secara profesional, DPR profesional, pemerintah juga profesional sehingga bisa ditemukan apa yang sebetulnya dicurigai oleh DPR tentang kenaikan harga minyak, liftingnya," katanya.

Menteri ESDM Siap Menjawab

Sementara Menteri ESDM Poernomo Yosgiantoro yang menjadi adalah salah satu menteri paling 'beken' menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi hak angket BBM oleh DPR.

"Hak angket kan baru kemarin, tetapi pemerintah sudah menyiapkan alasan-alasan kenapa BBM naik," ujar Poernomo.

Adapun alasan yang akan disampaikannya mencakup persoalan teknis seperti lifting minyak dan pertumbuhan kenaikan BBM. Sementara porsi untuk menkeu adalah aturan dalam UU APBNP, efisiensi APBN dan kebijakan subsidi yang lebih adil.

"Perlu diketahui kebijakan menaikkan BBM sudah dilakukan sejak jaman Soeharto. Pada 1965 sampai 2000 sudah 30 kali naik, kemudian sejak 2000 sampe sekarang naik tujuh kali," paparnya

(lh/qom)