Listrik Kantor Pemerintahan akan Diaudit Mulai 1 Juli

Jakarta - Penggunaan listrik kantor-kantor pemerintahan akan diaudit mulai 1 Juli 2008. Untuk awalnya, kantor pemerintah yang akan diaudit sebagai pilot project adalah yang ada di kawasan Monas dan sekitarnya.

Hal ini dikatakan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers usai rapat koordinasi dengan PLN di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (28/6/2008).

"Pilot project Jakarta yaitu kantor-kantor di sekitar Monas, lalu Departemen ESDM, Kantor PLN dan juga kantor Pemda DKI 1 Juli akan diaudit untuk dilihat pemakaian listriknya berapa," jelasnya.

Jika memang dari hasil audit ternyata penggunaan listriknya masih dinilai berlebihan, maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah penghematan guna menurunkan beban listrik dari kantor-kantor tersebut.

"Jika Jakarta saja bisa mengurangi penggunaan listriknya, kalau berhasil semua bisa kurang 30 persen. Tapi tentu saja bertahap," ujarnya.

Pemerintah juga meminta PLN dan sektor industri untuk melakukan koordinasi pengendalian beban listrik dan juga melakukan konversi energi. "Karena kunci suksesnya adalah menyangkut lifestyle dan kesadaran kita sendiri," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan PLN sudah melakukan koordinasi mengenai penjadwalan pemakaian listrik industri.

"Sabtu-Minggu itu industri semua tutup dan beban listrik bisa turun 1.000 MW, tapi kalau hari lain itu beban berlebihan. Karena itu kita minta industri juga liburnya bergantian tidak berbarengan Sabtu-Minggu agar pemakaiannya tidak melebihi beban," tuturnya.

Dikatakannya, dalam minggu terakhir ini memang sistem listrik Jawa-Bali sangat rawan karena cadangan yang terbatas. Meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan seperti mulai berajalannya PLTU Cilacap, namun hal ini belum bisa menjamin tidak akan ada pemadaman listrik lagi.

"Karena itu kami lakukan koordinasi dengan industri agar tidak ada penggunaan yang berlebihan," jelasnya.

(dnl/qom)