Sambut Kerja Sama RI-Jepang, Menkeu Keluarkan 3 Peraturan

Jakarta - Untuk mendukung rencana kerjasama antara Jepang dan Indonesia yang tertuang dalam EPA (Indonesian Jepang-Economic Partnership Agreement/IJ-EPA), Menteri Keuangan akan membuat 3 PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai aturan teknis yang mengatur mengenai penurunan tarif, tentang usser specific lalu tentang legalitas.
 
Hal ini disampaikan oleh Deputi Menko Perekonomian bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (30/6/2008).
 
"Dari segi tarif untuk kerjasama ini kita tidak ada masalah. Pokoknya kita komitmen mulai 1 Juli 2008 menurunkan tarif dari 58% jadi 0. Selain itu kita juga harus memperkuat kapasitas produk-produk kita, namun ini tujuan jangka panjang," tuturnya.
 
Edy mengatakan, selain untuk memperkuat jalinan perdagangan di antara kedua negara, kerjasama ini juga akan meningkatkan pertumbuhan investasi Jepang ke Indonesia.
 
"Investasi ini berjalan pararel, invesor juga butuh tarif 0% bagi masuknya barang modal. Tahun ini sudah bisa jalan investasinya karena mereka menunggu keputusan pemerintah tentang tarif. Memang dari sisi penerimaan ada lost sebesar US$ 43 juta tarif, tapi dengan kenaikan investasi ini bisa ditutup," urainya.
(dnl/ddn)