Demikian disampaikan Menkominfo, Muhammad Nuh dalam konferensi pers tentang perkembangan penyaluran BLT di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (4/7/2008).
Mu'man Nuryana, staf ahli Mensos bidang perencanaan mengatakan, BLT di 2 provinsi itu belum disalurkan karena terlalu banyak pertimbangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, sebagian kartu-kartu BLT di 2 provinsi itu saat ini masih banyak yang ditahan karena RTS yang layak menerima BLT belum ditentukan. "Mereka nggak terburu-buru," imbuhnya.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Aries Supriyono mengatakan berdasarkan informasi terbaru, sebagian kartu BLT di Maluku sudah mulai dibagikan.
"Ada informasi terbaru, Maluku sudah mulai verifikasi dan mulai menyelenggarakan penyerahan kartu," ungkapnya.
Menkominfo menjelaskan, penyaluran BLT ini harus tetap dikawal. Sementara bagi penduduk yang sudah tua sebaiknya tak perlu mendatangi kantor pos atau kelurahan.
"Seharusnya Depsos punya kewajiban mengantarkan biaya ini ke rumah karena biaya untuk mengambil dan mengantrenya itu sangat berat," ujar Menkominfo.
Hingga Jumat, 4 Juli 2008 pukul 07.30 WIB, jumlah dana yang dicairkan mencapai Rp 794,5 miliar dengan daya serap nasional mencapai 13,92%. Sementara untuk 10 kota pencairan BLT tahap pertama, persentase penyerapan mencapai 90,68% dengan dana sebesar Rp 211,9 miliar.
Provinsi terbesar penyerapan BLT-nya adalah DKI Jakarta sebesar 94,30%, diikuti Kepulauan Bangka Belitung 74,07%, DI Yogyakarta 60,46%. Sedangkan daerah yang terkecil penyerapannya Irian Jaya Barat 0,97%, Nanggroe Aceh Darussalam 4,02% dan Jateng 3,51%.
10 kota pertama daya serap terbesar ada pada kota Banjarmasin 97,35%, DKI Jakarta 94,26% dan Palembang 95,17%. (qom/ddn)











































