Depkeu Ajukan 5 Syarat Pencairan Dana Bergulir

Jakarta - Depkeu mengajukan 5 syarat pencairan dana bergulir tahun anggaran 2008 oleh kementerian dan lembaga. Jika 5 syarat itu terpenuhi, dana bergulir akan segera cair.

Demikian salah satu syarat dalam Peraturan Menkeu Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) mulai tanggal 7 Juli 2008.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said dalam siaran pers, Selasa (8/7/2008).

5 Syarat itu adalah :

1. Target penerima yang terukur/identifikasi yang jelas.
2. Dana tersebut sangat strategis untuk penerima dana.
3. Alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam Belanja Modal Fisik Lainnya-Dana Bergulir.
4. Dana Bergulir tersebut dikelola oleh Satker BLU, dan
5. Sudah mendapat persetujuan dari Menkeu.

Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh KL/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan KL.

"Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya," ujarnya.

KL yang mengelola dana yang memenuhi karakteristik dana bergulir harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca.

Dana bergulir dimaksud termasuk dana-dana yang selama ini telah dikeluarkan dari APBN pada tahun-tahun sebelumnya dan masih dikelola oleh KL

Selain itu pelaksanaan inventarisasi dana bergulir harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2009. Kemudian dana bergulir yang telah diinventarisasi dikelola oleh Satker BLU di masing-masing kementerian dan lembaga.

Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM Guritno Kusumo masih menginginkan supaya alokasi anggaran dana bergulir ini dimasukkan dalam pos belanja sosial dan bukannya belanja modal seperti yang diinginkan Depkeu.

"Kementerian itu kan institusi yang mengurus pemberdayaan bukan institusi pinjam meminjam. Uang yang kita inginkan supaya ada stimualan bagi mereka yang belum mampu menembus perbankan oleh karena itu fungsi pemberdayaan kita," ujarnya.

Dari anggaran kementerian koperasi dan UKM senilai total Rp 1 triliun pada 2008 ini, sekitar Rp 439 miliar diantaranya merupakan dana bergulir. "Dalam perjalanannya anggarannya akan dialokasikan dalam bantun sosial dan permodalan," ujarnya.
 
Untuk menyamakan persepsi ini, pejabat Depkeu dan Pejabat Kementerian Koperasi dan UKM akan kembali bertemu.

"Insya Allah kita akan ke Depkeu untuk memilah mana belanja sosial mana yang kategori belanja modal, kalau kami akan menyampaika argumentasi supaya masuk dalam belanja sosial. Tapi kalau diperlukan belanja modal ya kita ikuti, supaya tidak ada masalah lagi," ujarnya.
(ddn/ir)