.webp)
Menurut Dirjen Minerbapabum Simon Sembiring, NNT tidak punya alasan kuat untuk menyeret pemerintah ke arbitrase kali ini.
"Nggak ada alasan bagi Newmont untuk membawa kita ke arbitrase. By law, kita pasti menolak. Saya akan bilang, I reject your notice of arbitration," katanya dalam keterangan pers di kantornya, Jl Supomo, Tebet, Jakarta, Jumat (11/7/2008).
NNT mengajukan arbitrase tambahan sebagai tanggapan atas surat tanggal 16 Juni 2008 dari Dirjen Minerbapabum. Surat tersebut menyatakan bahwa NNT akan dinyatakan default jika saham yang ditawarkan untuk dijual pada Maret 2008, belum berada dalam penguasaan 'Pemerintah Indonesia dan/atau badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah' pada 13 Juli 2008.
Namun Simon mengaku bingung karena hingga hari ini pemerintah sama sekali belum mengeluarkan surat default, apalagi menterminasi kontrak.
"Jadi kenapa dia arbitrase? Kita kan belum keluarkan default. Bicara harga saja belum. Seperti ketakutan saja dia. Dia ketakutan kalau kita keluarkan default, makanya dia arbitrase duluan," tegasnya.
Padahal, lanjut Simon, meskipun pemerintah mengeluarkan default, NNT masih diberi waktu 3 bulan untuk membersihkan sahamnya yang tergadai. Baru setelah itu dilakukan proses terminasi.
"Terminasi pun nggak gampang, kan harus dibicarakan dengan menteri yang lain. Harus sidang kabinet. Jadi Newmont ini sepertinya takut sekali," katanya.
Sebelumnya pemerintah Indonesia dan NNT sudah terlibat arbitrase terkait proses divestasi saham 2006 dan 20007. Namun pada saat itu pemerintah dan NNT sudah ada kesepakatan harga, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan default. (lih/qom)
