APBN Masih Tahan Harga Minyak Sampai US$ 145

Jakarta - APBN 2008 masih bisa tahan menghadapi harga minyak US$ 145 per barel. Pemerintah yakin harga minyak hingga akhir 2008 bisa turun ke level US$ 127 per barel.

Hal ini dikatakan oleh kepala Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu ketika ditemui di kantornya,Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (11/7/2008).

"Minyak saat ini US$ 136 per barel, dalam laporan semester kita perhitungkan patokan harga minyak US$ 145 per barel APBN masih aman. Kalau sampai akhir tahun diperkirakan harga US$ 127 per barel," katanya.

Ditempat terpisah, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berharap harga minyak mentah tidak sampai menembus US$ 150 per barel.

"Jangan. Oleh karenanya, kita butuh penghematan. Sebenarnya sampai berapapun bisa, makanya harus ada pengurangan. subsidi dikurangi, penghematan dilakukan. Batas yang kita bisa sampai US$ 150," ujar Wapres dikantornya.

Anggito menjelaskan, US$ 145 per barel dinilai sebagai harga paling aman dalam kondisi saat ini. Namun pemerintah tetap berharap angka tersebut tidak tercapai.

"Tapi kita sekarang belajar untuk mengasumsikan sesuatu dengan lebih konservatif agar tertampung semua. Di laporan semester nanti kita akan laporkan bahwa alokasi subsidi melebihi apa yang dianggarkan, kita akan laporkan kepada DPR dan jelaskan alasannya," paparnya.

Kenaikkan asumsi harga minyak 145 dolar per barel ini menyebabkan alokasi subsidi diperkirakan akan melonjak dari patokan subsidi BBM di APBNP 2008 sebesar Rp 126,8 triliun. Hingga saat ini 2008 realisasi subsidi BBM saat ini
sudah mencapai Rp 60,5 triliun. Melonjaknya besaran subsidi disebabkan oleh besarnya volume konsumsi BBM yang diproyeksikan mencapai 39 juta kiloliter sampai 40 juta kiloliter.

Sementara itu Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan Bappenas berupaya mengkaji kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM untuk menggantikan program Smart Card.

"Alternatif penggantinya banyak, tapi kan harus jelas distribusinya kemana," ujar dia.

Bappenas juga tengah mengkaji program Smart Card dengan memasukkan data pemilik kendaraan mewah sehingga pemerintah bisa membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan mahal tersebut.

Kajiannya, kendaraan-kendaraan dengan CC  besar dimasukkan ke program smart card dan dibatasi untuk membeli BBM bersubsidi.

(dnl/qom)