PLN Dicerca dan Dituding Ingkari Kesepakatan dengan Pengusaha

Solo - Para pengusaha di Jawa Tengah menilai PLN telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Mereka juga menilai PLN tidak transparan dalam manajemen serta pengelolaan sumber energi yang dimilikinya. Sedangkan PLN menolak disebut sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan adanya krisis energi.

General Maneger PLN Distribusi Jateng - DIY, Ari Agus Salim, harus rela 'dikeroyok' para pengusaha dalam pertemuan informal di Hotel Novotel, Solo, Senin (14/7/2008). Pertemuan tersebut dipandu langsung oleh Gubernur Jateng Ali Mufiz, yang juga bertindak selaku pengundang.

Begitu acara dimulai, para undangan dan pihak industri langsung mencecar Ari Agus Salim. Ketua Para pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jateng, Dewanto, membuka kesepakatan dari hasil dua kali pertemuan pada awal Juni dan awal Juli antara API dengan PLN.

"Dari pertemuan itu disepakati para pengusaha dengan suka rela membantu PLN dengan cara mengurangi penggunaan daya listrik. Kami telah melakukan semaksimal mungkin, tapi ternyata PLN tidak menjalankan kesepakatan. PLN melakukan pemadaman tanpa koordinasi. Jadwal pemadaman yang dibuat PLN juga jauh berbeda dari kesepakatan yang telah dibuat," papar Dewanto.

Joko Santoso dari DPP API menilai jadwal pemadaman yang dibuat PLN sangat merugikan. Misalnya ada perusahaan yang mendapat giliran aliran listrik pada hari Minggu. Padahal sulit bagi perusahaan memerintahkan karyawan masuk pada hari libur. Selain ada persoalan dengan UU Ketenagakerjaan, memasukkan pada hari libur harus mengeluarkan ongkos tambahan.

Selain itu ada pemadaman di tengah-tengah shift karyawan, yaitu para paruh terakhir shift pertama hingga paruh awal shift kedua. Dengan demikian maka kedua shift tersebut bekerja tidak optimal.

"Sebaiknya pemerintah menghentikan semua investor yang akan masuk, sebab sangat tidak logis dalam kondisi seperti ini mengharapkan investasi. Perusahaan yang sudah ada saja banyak yang kembang-kempis karena tidak ada pasokan daya, apalagi mengharapkan perusahaan baru," ujarnya.

Joko Wahyudi, anggota senior APINDO Jateng, bahkan dengan tegas menilai PLN tidak transparan. PLN tidak terbuka menyebutkan problem yang terjadi sehingga ada pemadaman listrik. "Jika terus begini, mumpung ini menjelang puasa bisa-bisa terjadi perang badar antara pengusaha dengan PLN," ketusnya.

Hera, pengusaha asal Klaten, mendesak PLN tidak hanya menekan pengusaha yang telah mau mengurangi penggunaan listrik. Seharusnya PLN juga berani menekan dan memberi sanksi pemborosan listrik di rumah-rumah mewah. Dengan demikian energi listrik bisa dialihkan penggunaannya.

Dicecar demikian, Ari Agus Salim berkilah bahwa fakta yang terjadi PLN kekurangan daya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan Jateng DIY, harus disuplai daya dari Jawa Timur dalam interkoneksi sistem Jawa-Bali. "Lagipula krisis energi bukan sepenuhnya kesalahan PLN. Ini krisis energi nasional," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ali Mufiz mengatakan pihaknya akan terus berupaya mempertemukan pengusaha dengan PLN.

"Hingga terjadi titik temu. Ini perlu dilakukan agar krisis energi ini tidak berdampak pada PHK. Sebab kalau sampai terjadi PHK, bencana yang lebih besar sedang mengintai di depan," ujarnya.

(mbr/qom)