Transparansi dan Akuntabilitas K/L Hanya Sebatas Janji

Jakarta - Transparansi dan akuntabilitas Kementerian dan Lembaga (K/L) negara masih sebatas janji yang pemenuhannya berjalan lamban.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (16/7/2008).

"Transparansi dan akuntabilitas di kalangan pimpinan kementerian negara dan lembaga hanya sebatas janji dan slogan dan pemenuhannya berjalan dengan lamban. Padahal dua hal ini adalah pilar utama terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik," urainya.

Sri Mulyani menilai akuntabilitas keuangan negara dan daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari kualitas laporan keuangan yang dibuat K/L ataupun pemerintah daerah yang oleh BPK masih berpredikat belum menggembirakan.

Bahkan BPK, lanjut Sri Mulyani, mengemukakan sistem dan prosedur akuntansi sebagian besar instansi pemerintah belum sesuaidengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku.

Salah satu yang menyebabkan kualitas pertanggung jawaban keuangan negara belum memuaskan adalah belum adanya ketersediaan SDM akuntansi dan keuangan yang dianggap masih sangat langka di unit lungkungan pemerintahan terutama di biro-biro keuangan, perencanaan dan perlengkapan.

"Saya selalu mengatakan bahwa sangat banyak sekolah-sekolah akuntansi di jalan yang gampang kita temui, tapi untuk mencari akuntan yang berkualitas sangat susah kita dapati," katanya.

Dalam acara ini, Sri Mulyani juga memberi penghargaan ke sejumlah kementarian/lembaga yang dinilai berhasil menyajikan laporan pertanggunjawaban tahun 2007 dengan capaian kualitas tertinggi. Diantaranya adalah:

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
4. Kementerian Negara BUMN
5. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
6. Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Komisi Yudisial
8. Dewan Ketahanan Nasional
9. Lembaga Ketahanan Nasional
10. Badan Intelijen Negara (BIN)
11. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
12. Departemen Keuangan (Depkeu): untuk laporan keuangan penyertaan modal negara, pembayaran bunga utang, cicilan pokok utang dalam negeri.

Pemerintah juga memberi penghargaan kepada Pemkot Tangerang karena dinilai menyajikan laporan keuangan tahun 2007 dengan kualitas tertinggi berdasarkan hasil audit BPK.

(qom/ir)