"Saya sudah terima surat dari Meneg BUMN bahwa tahun ini tidak ada dividen dari Jamsostek untuk pemerintah, tetapi itu akan diserahkan ke peserta jumlahnya sekitar Rp 100 miliar lebih," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.
Hal itu diungkapkan Sofjan dalam acara seminar Mewujudkan Jaminan Sosial untuk Semua: Perlukah Jamsostek Direformasi? di Hotel Le-Meredien, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (16/7/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan lagi ada dividen untuk pemerintah, dari Jamsostek untuk dikasih kepada buruh, untuk biaya rumah dan semacamnya," jelas Sofjan.
Sementara itu Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban mengatakan dana dividen yang dialihkan itu seharusnya diberikan ke kalangan serikat buruh untuk bisa dikembangkan dalam menjaring peserta baru, sehingga jumlah peserta Jamsostek akan bertambah terus.
"Kalau uang ada Rp 250 miliar diberi ke serikat buruh tentunya dengan target, bisa untuk menambah peserta hingga jutaan, sehingga bukan hanya Jamsostek saja yang tidak mencari peserta baru," harapnya.
Sofjan selaku perwakilan kalangan pengusaha mengatakan bahwa image jaminan sosial termasuk Jamsostek selama ini belum membumi bagi para pengusaha karena dinilai tidak memberikan keuntungan bagi pengusaha.
"Masalah Jamsostek ini dikalangan pengusaha awalnya dianggap tidak ada gunanya. Pengusaha itu persepsinya ngapain ikut Jamsostek lebih baik bikin social security sendiri, sekarang ini menjadi tantangan," tambahnya. (hen/ir)











































