RUU PPh Bisa Kurangi Manipulasi Sektor Migas

Jakarta - Amandemen UU PPh (Pajak Penghasilan) membolehkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa Perimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas. Sehingga manipulasi dan kecurangan bisa diminimalisir.

Dalam kesepakatan pembahasan RUU PPh, memang disetujui beberapa PNBP yang selama ini berada di luar sistem perpajakan akan dapat dimasukkan ke dalam sistem perpajakan melalui PP (Peraturan Pemerintah).

Anggota Pansus Perpajakan Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengatakan aturan baru yang tertuang dalam RUU PPh ini akan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi dalam sektor seperti migas.

"Jadi untuk migas, selama ini kan Dirjen Pajak tidak bisa masuk untuk mengecek pungutan yang diperoleh oleh negara, kecuali pph tertentu. Dengan adanya penetapan pasal ini mereka bisa masuk tapi detailnya akan diatur pemerintah melalui PP, jadi kita hanya membuka pintu agar Dirjen Pajak bisa masuk," ujar Dradjad di Gedung DPR/MPR, Senayan, Rabu (16/7/2008).

Adapun pasal yang mengatur tentang hal ini berbunyi: "Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Jadi dengan adanya ketentuan ini, maka kontrak-kontrak karya akan dan harus lebih transparan.

"Kayak batubara ini kan pajak cukup kesulitan untuk menelusuri berapa sih sebenarnya pajak yang mesti dibayarkan. Kemudian juga minyak, nanti dengan pajak bisa masuk jadi ketentuan KUP itu bisa diterapkan," urainya.

Dikatakan Dradjad, pasal yang diseapakati ini bertujuan untuk membuka pintu masuk kepada Direktorat Jenderal Pajak agar bisa memeriksa keuangan dan pembayaran pajak pada kontraktor migas di Indonesia.

"Sehingga ketahuan berapa kekurangannya, selama ini pajak kesulitan karena semua sudah dikelola dalam kontrak. Kemudian liftingnya dilaporkan ESDM terus nelapor ke Menkeu, jadi seolah-olah besaran pajaknya sudah ada. Sekarang, kalau Pajak tidak  percaya, liftingnya bisa diteliti," jelasnya. (dnl/qom)