Dana Jaminan Sosial Indonesia Terendah Di ASEAN

Jakarta - Pengolahan dana jaminan sosial  Indonesia relatif terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain.

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2007 dari sekitar 230 juta penduduk hanya 23,1 juta pekerja di 143.0000 perusahaan yang tergabung di PT Jamsostek. Sedangkan peserta perusahaan yang aktif hanya 91.000 perusahaan yang mencakup 7,9 juta pekerja.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)  Rekson Silaban yang juga merangkap sebagai komisaris Jamsostek  dalam acara seminar "Mewujudkan jaminan sosial untuk semua: Perlukah Jamsostek Direformasi?" di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (16/7/2008).

"Di Malaysia saja sudah mencapai Rp 500 triliun melalui Malaysian social security padahal lebih awal kita memulainya, kita hanya Rp 64 triliun, bahkan Singapura sudah Rp 1000 triliun lebih," kata Rekson.

Untuk itu, Ia mendesak adanya reformasi dalam kinerja dan institusi Jamsostek selaku pemain jaminan sosial terbesar di Indonesia. Terutama dalam menentukan target berapa peserta dalam waktu tertentu yang bisa terjaring.

"Untuk target misalnya berapa lama untuk mencapai 50% yang menjadi peserta, harus ada trobosan baru," ujarnya.

"Diseluruh dunia, pemerintah yang demokratis tidak akan ada kalau ada jaminan sosial yang kuat, kita gak mungkin menjadi negara moderen kalau social security kita tidak baik," tambahnya.

Namun ia mengakui, indikator suksesnya pengelolaan jaminan sosial  bukan dari berapa banyak  uang yang terkumpul, tetapi yang penting pelayanan yang bagus.

"Perlu adanya transparasi kepesertaan, serikat buruh berhak memperoleh data kepesertaan Jamsostek dan bukti pembayaran iuran, harus ada juga  program baru," serunya.

Ia juga menyarakan agar sebaiknya Indonesia bisa menjiplak penerapan social security di negara lain agar semua proses tidak terlalu sulit memulainya dari awal.

"Meng-copy di luar negeri yang telah maju seperti di negara maju, Vietnam,Thailand, Malaysia," kata Rekson.

Ada beberapa hal yang diusulkan oleh Rekson untuk melakukan perbaikan layanan Jamsostek termasuk dalam hal perubahan strategi pelayanan yaitu mengikuti tren sosial baru.

Selain itu, pengelolaan Jamsostek  harus transparan melalui tripartit antara serikat pekerja, Jamsostek dan peserta, dengan mengupayakan  biaya operasional sekecil mungkin yaitu  2% dari pendapatan.

"Kalau perlu pengecekan saldo bisa dilakukan seperti ATPM. Saya tidak mau terjebak Jamsostek sebagai BUMN murni, karena uangnya bukan dari pemerintah jadi pertanggung jawabannya harus lebih sosial," harapnya.



(hen/qom)