PUPN Bisa Terapkan Gijzeling untuk Obligor Bandel

Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan masalah utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) para obligor akan diselesaikan di luar jalur hukum melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Jika obligor tersebut tidak kooperatif, PUPN bisa melakukan paksa badan alias gijzeling.

"Sesuai dengan policy yang ada bahwa penyelesaian tidak menggunakan jalur hukum melainkan diselesaikan PUPN. Kalau ternyata mereka tidak kooperatif atau membandel akan dilimpahkan ke pengacara negara yaitu Kejaksaan Agung," kata Kapolri Jendral Sutanto.

Hal itu diungkapkan Kapolri usai rapat persiapan standard operation procedure (SOP) untuk penyelesaian kasus obligor BLBI, di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (17/7/2008).

Kapolri menegaskan jika para obligor itu bandel maka PUPN bisa melakukan paksa badan alias gijzeling.

"PUPN kan punya alat yaitu gijzeling yang bisa menahan. Tapi obligor banyak juga yang di luar negeri yaitu dari tim nanti bisa PUPN mengembalikan ke polisi. Kasus ini masuk perdata," kata Kapolri.

Kepolian sendiri kata Kapolri, sudah menyerahkan berkas obligor ke depkeu tinggal mereka merealisasikan kewajibannya. BPK juga sudah menghimbau berapa yang harus dipenuhi.

"Ini kan perdata. Kalau perdata tidak bisa menyelesaikan kewajiban kita akan melakukan hukuman kurungan," katanya.
(ir/qom)