SUN Sulit Dapat Investment Grade

Jakarta - Pemerintah Indonesia sulit untuk meningkatkan peringkat SUN (Surat Utang Negara)
yang dijualnya sehingga mencapai predikat investment grade jika korupsi dan disclaimer anggaran masih terjadi. Padahal dengan peringkat itu dapat menurunkan kupon atau tingkat suku bunga SUN yang diterbitkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Anwar Nasution dalam acara Konferensi Sektor Publik yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu
(23/7/2008).

"Dengan opini LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang terus-menerus disclaimer, dan peringkat Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia, maka akan sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan peringkat SUN yang dijualnya di pasar dunia sehingga mencapai investment grade," tandasnya.

Obligasi yang diterbitkan suatu negara disebut memiliki peringkat investment grade jika ratingnya minimal (BBB-). Saat ini lembaga rating internasional Standard & Poor's dan Moody's memberikan rating yang sama kepada RI yakni BB-/stable dan Ba3/stable. Sementara itu, Fitch melakukan upgrade dengan memberikan rating BB/stable kepada RI pada awal bulan ini.

Anwar mengatakan, transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan pertimbangan penting bagi investor untuk membeli SUN di pasar nasional maupun internasional.

"Sementara opini pemeriksaan BPK atas LKPP terus menerus mendapatkan opini disclaimer selama 4 tahun berturut-turut periode 2004-2007," katanya.

Dikatakannya pemeriksaan terhadap LKPP selama 4 tahun terakhir ini belum ditujukan untuk menilai kinerja pemerintahan yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Karena disusun berbasis kas, LKPP tidak memperhitungkan kewajiban kontigensi pemerintah.

"LKPP juga tidak mengungkapkan strategi pemerintah untuk menunda pembayaran kepada kreditur maupun kontraknya sebagai cara untuk mengurangi defisit anggaran berbasis kas," ujar Anwar.

Pajak Rawan Penyelewengan

Sementara itu, Anwar juga menyindir mengenai sistem perpajakan. Tanpa adanya audit eksternal dari BPK, sistem perhitungan pajak sendiri (self assessment) yang dipergunakan sejak 1983 telah membuka peluang bagi penyelewengan, baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak sendiri.

"Ternyata sekitar 70% dari konsulen pajak adalah pensiunan pegawai Ditjen Pajak
sendiri. Sebagaimana tercermin dari berbagai kasus penggelapan pajak akhir-akhir
ini, peran utama dari konsulen pajak adalah sebagai perantara mantan anak
buahnya di Ditjen Pajak dengan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak," tuturnya.
(dnl/ddn)