G33 Tuding Negara Maju Tak Adil

Jenewa - Pertemuan terbatas Tingkat Menteri WTO yang membahas dua masalah pokok yaitu pertanian dan barang industri dikenal dengan istilah NAMA (Non-Agricultural Market Access) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, belum menemukan kompromi.

Kelompok negara maju seperti Amerika Serikat (AS) belum bersedia menerima usulan dari negara berkembang (G-33) yang dipimpin oleh Indonesia.

"AS yang menganggap Special Products (SPs) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) terlalu besar pengecualiannya. G-33 serta Indonesia merasa tudingan tersebut tidak adil," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam siaran persnya, Kamis (24/7/2008).

Mari yang merupakan koordinator Kelompok G-33 menyatakan, SPs dan SSM yang menjadi perjuangan kelompok G-33 sangat penting untuk negara berkembang. Sayangnya, dua masalah penting itu belum sepenuhnya terakomodir dalam draft text perundingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari "special and differential treatment".

Indonesia dan juga Kelompok G-33 kembali mengingatkan negara maju bahwa subsidi yang sangat besar yang diterapkan oleh negara maju telah mengakibatkan distorsi perdagangan pertanian di pasar dunia. Karena itu negara maju harus menunjukkan kepemimpinannya dengan mengubah posisi mereka yang selama ini sangat ketat dipertahankan di dalam perundingan bidang pertanian.

"Negara Kelompok G-33 siap melakukan perundingan secara konstruktif, namun dengan posisi yang kukuh bahwa tidak akan memberikan fleksibilitas dan mundur dari posisi sekarang sebelum negara maju menunjukkan kemauan politis yang lebih konkrit atas fleksibilitas bagi negara berkembang," tegas Mari.

Bagi Indonesia dan Kelompok G-33, tercapainya kesepakatan dalam pertemuan WTO ini sangat penting karena akan mendorong perdagangan dunia yang yang lebih adil dan mencerminkan keseimbangan di bidang pertanian, non-pertanian, jasa atau isu lain yang menjadi kepentingan negara berkembang.

Untuk mendorong tercapainya kesepakatan, Mendag melakukan lobi melalui pertemuan bilateral antara lain dengan AS, Jepang, China, Belanda, dan Selandia Baru. Menteri juga melakukan pertemuan dengan sejumlah negara kunci untuk mencari jalan keluar demi keberhasilan pertemuan ini, terutama dalam perjuangan masalah SPs dan SSM serta masalah fleksibilitas lainnya yang masih diperlukan negara-negara berkembang.

Bagi negara Kelompok G-33 masalah fleksibilitas untuk tidak menerapkan liberalisasi perdagangan terhadap produk-produk yang secara sosial politis sangat berpengaruh kepada petani di negara berkembang adalah merupakan keharusan untuk diperjuangkan.

Karena itu, instrumen SPs dan SSM harus dapat diterapkan dalam bentuk operasional, efektif dan berhasil guna untuk pembangunan pertanian di negara berkembang.

Mari menegaskan, perundingan kali ini adalah momentum yang paling tepat dan diyakini para Menteri akan dapat membantu meningkatkan volume dan pertumbuhan perdagangan serta ekonomi dunia untuk mengurangi efek krisis dunia saat ini. Kegagalan perundingan akan memberikan dampak ketidakjelasan arah perdagangan internasional dalam beberapa tahun ke depan dan akan berpengaruh ke iklim perekonomian dunia.
(qom/ddn)