.webp)
Tambahan utang itu ditandatangani melalui 6 perjanjian kredit dengan 4 perbankan yaitu BNI, BRI, Bank Mega dan Bukopin di Gedung Depkeu, Jalan Djuanda, Jakarta, Selasa (29/7/2008). Total nilai kredit yang diberikan mencapai Rp 10 triliun atau US$ 1,1 miliar.
Hadir dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani, Dirut BRI Sofyan Basiir, Wakil Dirut PLN Rudiantara , Dirut Bukopin Glen Glenardi, Direktur Korporasi Bank Mega Daniel Budirahajun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya memberikan penghargaan kepada Bank Mega dan Bukopin yang semangat memberikan pinjaman untuk proyek pembangkit 10.000MW ini. Apalagi suku bunga yang diberikan kompetitif," ujar Sri Mulyani tanpa merinci angka bunga kreditnya.
Pemerintah meminta PLN untuk bisa menyesuaikan kesenjangan antara pendanaan dalam bentuk valas dan pendapatan dalam rupiah yang diterimanya.
"Kan pinjaman ada yang dalam valas, sementara pendapatan PLN dalam rupiah karena itu saya meminta manajeman PLN bisa me-manage dari nilai tukar dari cash flow juga agar bisa mengembalikan utang-utangnya dengan baik dan tidak menjadi beban di masa mendatang," tegas Sri Mulyani.
Sementara Rudiantara mengatakan, dengan penandatanganan kredit pada hari ini, maka total kebutuhan dana untuk pembangunan proyek 10.000MW valas sudah mencapai US$ 1,45 miliar dari total kebutuhan US$ 4,4 miliar. Untuk rupiah sudah mencapai Rp 13 triliun dari total kebutuhan Rp 17,5 triliun. Rincian pemberian kreditnya adalah:
1. Konsorsium BNI dan BRI menyalurkan US$ 144,28 juta untuk PLTU Labuhan. Kredit itu memiliki jangka waktu 10 tahun.
2. Bank Mega menyalurkan Rp 4,61 triliun untuk tiga paket yakni
- Paket pertama: PLTU Pelabuhan Ratu Rp 1,8 triliun,
- Paket kedua PLTU Lampung Rp 459,8 miliar, PLTU Sumatera Utara Rp 780 miliar
- Paket ketiga NTB Rp 273,8 miliar, PLTU Gorontalo Rp 264,8 miliar, PLTU Sultra Rp 304,5 miliar, PLTU Kepri Rp 71,2 miliar, PLTU NTT Rp 73,2 miliar, PLTU Sulteng Rp 97,1, PLTU Kalteng Rp 413,9 miliar. Keseluruhannya berjangka waktu 10 tahun.
