.webp)
Ke-16 lintas asosiasi ini mengaku keberatan terhadap rencana kenakan tersebut karena mereka menilai kenaikan TDL sekarang ini tidak tepat bagi dunia usaha.
16 asosiasi itu antara lain:
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API),
- Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi)
- Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia (Apikci)
- Asosiasi minuman ringan (Asrim), Forum Komunikasi Pangan Indonesia (FKPI)
- Asosiasi teh kemasan (Atmindo)
- Asosiasi Sari Buah
- Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakop)
- Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi)
- Asosiasi Pengolahan Daging Indonesia (Nampa),
- Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI),
- Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI),
- Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Retail Moderen Indonesia (Ap3mi),
- Asosiasi Produsen Gula Rafinasi (Agri),
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Demikian disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Franky Sibarani ketika ditemui di Gedung Depperin, Jakarta, Selasa (29/7/2008) petang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Franky, lintas asosiasi belum tahu banyak soal hasil pertemuan antara tim kecil Kadin yang mewakili para sektor industri dengan pihak PLN. Namun secara tegas lintas asosiasi menolak kesepakatan kenaikan TDL secara business to business (b to b).
"SKB 5 menteri kami tidak sepakat, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diputuskan. Untuk soal TDL berat bagi kami secara jelas kami menolak untuk kenaikan TDL," jelasnya.
Menurutnya, kenaikan TDL sekarang ini waktunya tidak tepat karena mendekati masa-masa krusial bagi Industri, terutama menjelang lebaran, natal dan tahun baru. Maklum untuk menghadapi kondisi itu banyak industri menggenjot kapasitas produksi dari 20% sampai 50%.
Para lintas asosiasi ini akan melakukan perhitungan pada Kamis besok, sebagai analisa terhadap masing-masing industri masing-masing terhadap potensi dampak kenaikan TDL bagi industri terkait.
"Soal update mereka terhadap cost energi mereka akan melakukan pengecekan dahulu,seperti antisipasi kalau naik 50%, 80% akan seperti apa. Kamis-Jumat mereka akan melakukan analisa Senin akan berkoordinasi," katanya.
"Kenaikan TDL itu harus pemerintah dan DPR, b to b nggak bisa dong," pungkasnya.
Mengenai alasan PLN yang dilanda pasokan energi primer seperti batubara dan minyak bumi sebagai dasar kenaikan TDL, menurut Franky tidak bisa diterima oleh kalangan pengusaha. Justru yang paling penting bagaimana peranan pemerintah memberikanjaminan pasokan terhadap PLN.
"Pemerintah esensinya harus banyak mendengar banyak masukan, sehingga mengambil
keputusan dengan arif," serunya.
(hen/qom)
