.webp)
Hal ini dikatakan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (1/8/2008).
"Pangsa Eropa makin lama makin sulit ditembus, mereka menerapkan RSPO (Roundtable Sustainable For Palm Oil). Mereka mengajukan persyaratan makin berat, kita sudah penuhi syarat itu tapi mereka minta reach yang intinya adalah setiap produk kita harus meregistrasi komponen-komponen kimia yang ada di produk itu dan akan ditelusuri sampai dari mana sumbernya, kalau tidak sustainable, bisa dipermasalahkan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Bayu mengatakan proses ekspor CPO di Indonesia juga mengalami permasalahan lain yaitu kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Belawan dan Dumai.
"Kemacetan yang terjadi di Belawan dan Dumai makin serius akibat biaya tambahan kapal yang terlalu lama. Itu menjadi masalah yang serius bahkan ada kapal yang tidak mau mengangkut barang dari Dumai dan Belawan, ini yang kita koordinasikan dengan Pelindo I dan Dephub," jelasnya.
Bayu mengatakan sebenarnya pemerintah sudah mempunyai solusi untuk mengatasi kemacetan ini dengan peraturan baru terkait dengan pelabuhan yang dikelola dan difasilitasi oleh swasta, tidak harus BUMN. "Ini menjadi salah satu hal yang sedang kita coba dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan," katanya.
Kemacetan ini mengganggu ekspor karena proses antrean kapan bisa sampai memakan waktu 10 hari di pelabuhan. "Kita ambil saja perbandingan pelabuhan internasional di Singapura, hitungannya jam bukan hari. Kalau rentannya 1 sampai 3 hari, pengusaha masih oke," ujarnya. (dnl/ir)
