23 Asosiasi Tolak Kenaikan TDL

Jakarta - Sebanyak 23 lintas asosiasi menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai tidak tepat pada saat industri manufaktur dihadapi perekonomian yang menunjukan tren melambat. Mereka akan mengirim surat ke Presiden SBY terkait penolakan ini.

Demikian disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Franky Sibarani dalam acara konferensi pers di gedung Surveyor Indonesia , Jl Gatot Soebroto Jakarta, Senin (4/8/2008).

"Sekitar 2 sampai 3 hari lagi akan kita kirim surat ke presiden, karena ada 23 asosiasi perlu kita sinkronkan perlu waktu,"katanya.
 
Ia menambahkan, jumlah asosiasi yang menolak kemungkinan akan bertambah lagi menyusul ada beberap asosiasi yang belum memutuskan sikapnya terhadap penolakan TDL.

"Masih ada 3, 4,5 asosiasi lagi yang belum memutuskan sikapnya, kemungkinan akan bertambah," jelasnya.

Berikut ini beberapa asosiasi yang menolak TDL:
 
1. Asosiasi pertekstilan Indonesia (API)
2. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi)
3. Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia (Apikci)
4. Asosiasi industri minuman ringan (Asrim)
5. Forum Komunikasi Pangan Indonesia (FKPI)
6. Asosiasi Teh Siap Minum Indonesia (Atsmindo)
7. asosiasi pengolahan sari buah Indonesia (Apsari)
8. Asosiasi produsen garam konsumsi beryodium
9. Persatuan perusahaan kosmetik Indonesia (Perkosmi)
10. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
11. Asosiasi Pengolah Daging Indonesia (Nampa)
12. Asosiasi industri kakao Indonesia (AIKI)
13. Asosiasi pemasok pasar retail Moderen Indonesia (AP3MI)
14. Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (Agri)
15. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
16. Gabungan Industri kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo)
17. Asosiasi syntetic dan fiber Indonesia (Apsyfi)
18. Asosiasi Produsen Tepung terigu Indonesia (Aptindo)
19. Asosiasi roti, biskuit, dan mie (Arobim)
20. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)
21. Asosiasi Produsen air minum dalam kemasan (Aspadin)
22. Ikatan produsen susu (IPS)
23.Forum Masyarakat perunggasan Indonesia.

Jumlah asosiasi yang menolak kenaikan TDL ini berarti meningkat 7 asosiasi dibandingkan pekan lalu. Pekan lalu, Franky menyatakan bahwa sebanyak 16 asosiasi menolak kenaikan TDL.

Menurut Franky, seharusnya masalah listrik dijadikan masalah nasional sehingga tidak hanya dibebankan oleh pengusaha saja. Ia mencontohkan perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah terhadap batubara dan gas sebagai dasar energi primer bagi PLN, mengingat 40% energi primer yang dipakai PLN adalah batubara.

"Kenaikan tarif ini kita tentang, karena industri  sedang direpotkan oleh SKB lima menteri. Kalau kenaikan saya tolak sekarang, kalau subsidi kita serahkan pada pemerintah," tambahnya.

Namun Franky mengakui bahwa tidak semua asosiasi yang ada di Indonesia menolak kenaikan TDL ini, malah sebagian ada yang mendukungnya. "Kalau dilihat ada yang setuju. kita lihat kita tidak gegabah," jelasnya.

Ketua Kadin MS Hidayat sebelumnya menyatakan, pihaknya tidak keberatan dengan kenaikan TDL asalkan PLN bisa menjamin pasokan listrik.

Direktur Jawa-Bali PLN, Murtaqi Syamsudin juga sebelumnya menyatakan, soal kenaikan TDL hanyalah salah satu topik dalam dialog yang dilakukan PLN dan asosiasi. Menurut Murtaqi, usulan kenaikan TDL justru datang dari kalangan asosiasi.

(hen/qom)