Minta Pesangon Tinggi, Karyawan Merpati Tolak ke Makassar

Jakarta - Rencana pemindahan kantor Merpati ke Makassar ditolak karyawan Merpati. Pemindahan itu membutuhkan biaya besar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Pegawai Merpati Achmad Iriansyah ketika dihubungi detikFinance, Kamis (7/8/2008).

"Kita tolak pindah ke Makassar, dengan kondisi seperti ini, pindah kantor butuh biaya besar," ujarnya.

Pemerintah sebagai pemegang saham sebaiknya menambah armada Merpati ketimbang melakukan pemindahan kantor dan pensiun dini. Soalnya inti permasalahan dari Merpati adalah minimnya armada sementara jumlah karyawan lebih banyak.

Achmad juga menyoroti kurangnya dana pesangon yang direncanakan sebesar Rp 50-500 juta. "Dengan dana segitu mana cukup untuk mencari kerja baru dalam setahun. Kadang membutuhkan waktu hingga 3 tahun baru bisa bekerja. Kalau mau buka usaha apa cukup dana segitu," ujarnya.

Dana pesangon seharusnya merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diteken pada 3 tahun lalu, dimana besaran pesangon ditetapkan sebesar 90 kali jumlah take home pay pegawai.

Sementara itu Ketua FSB BUMN Bersatu Arief Poyuono menuturkan sebaiknya program pensiun dini dilakukan secara terpilih. Misalnya karyawan yang berusia 50 tahun ke atas boleh mengambil pensiun dini.

Soalnya dari program pensiun dini yang sudah beberapa kali dilakukan di Merpati belum terbukti mengangkat Merpati dari keterpurukan. Malahan terjadi pemindahan kerja karyawan yang memiliki kemampuan tinggi ke maskapai penerbangan swasta.

"Airlines swasta kan sedang menunggu tenaga-tenaga dengan skill yang tinggi. Karena untuk mendidik pilot, pramugari dan mekanik itu butuh waktu," ujarnya.

Program pensiun dini menurutnya bukan obat yang mujarab bagi Merpati, yang dibutuhkan Merpati adalah negosiasi pembayaran utang dengan kreditor. "Kalau kemudian hanya disuntik dana, nanti dananya itu hanya digunakan untuk membayar utang saja," ujarnya (ddn/qom)