Hal tersebut disampaikan utusan Utusan Khusus Pemerintah Indonesia untuk Timur Tengah Alwi Shihab dalam konferensi pers di Departemen Pertanian, Jakarta, Selasa (12/8/008). Setelah bertemu dengan pihak-pihak Deptan, utusan Binladin Group selanjutnya menemui Wapres Jusuf Kalla.
"Mereka mendapat tugas oleh negaranya yakni Arab Saudi. Mereka yang datang itu adalah Sheikh Hassan M. Bin Ladin beserta rombongan yang baru saja diterima Mentan dan nanti akan diterima Wapres. Mereka sangat puas dengan presentasi yang ada di sini dan mereka bukan saja berminat tapi juga akan melakukan investasi di bidang agroindustri," urainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Investasi ini minimal US$ 4,3 miliar, itu hanya Binladin Group saja. Mereka minimal butuh 500.000 hektar. Tapi dia memikirkan tidak dalam satu tempat, sehingga kemarin dia juga melihat Fakfak," imbuh Alwi.
Alwi menegaskan, Indonesia sudah ditetapkan sebagai tempat pilihan investasi Binladin Group, dan tak lagi sekedar tahap penjajakan. Binladin Group akan segera melakukan perundingan dan mengirimkan tim ke daerah.
"Mereka akan bekerjasama dengan perusahaan nasional yang sudah masuk. Kita tahu ada beberapa perusahaan nasional seperti Medco, Bangun Tjipta Sarana, Chairul Tanjung. Ketiganya ini akan melakukan sesuai dengan keinginan mereka yang pas," tambahnya.
Kepada Binladin Group, Alwi juga menyatakan bahwa mereka bukanlah investor Timur Tengah pertama yang ingin berbisnis sektor agro di Indonesia. Sebelumnya sudah ada investor dari Qatar dan Dubai yang juga sudah bertemu dengan Indonesia untuk berinvestasi.
"Saya katakan kepada mereka bahwa bukan saja kalian yang berminat melakukan investasi di bidang agro ini, tetapi Qatar dan Dubai sudah bertemu dengan tim menteri di sini dan dari Oman juga pernah kesini.Jadi siapa yang lebih cepat dan sudah menentukan sikap akan mendapatkan lahan yang lebih baik," tegasnya.
Mentan Anton Apriyantono mengatakan, untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Merauke, pemerintah akan membangun infrastruktur utama di daerah ini.
"Misalnya saja jalan raya antar daerah, kita yang bangun. Tetapi kalau jalan-jalan untuk mendukung operasi perusahaan ya swasta lah yang akan membangun," jelasnya. (qom/ddn)










































