Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Energi Primer PLN Nasri Sebayang dalam diskusi Indo Mining and Energy di Hotel Sangri-La, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (13/8/2008).
Ia menjelaskan, dengan menurunnya biaya produksi PLN, artinya kesenjangan dengan harga jual listrik pun menurun. Dengan begitu subsidi yang dibebankan ke pemerintah pun bisa ditekan dan berangsur tidak diperlukan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PLN berencana menurunkan porsi konsumsi BBM sebagai bahan bakar pembangkitnya dari 30 persen saat ini menjadi hanya 2 persen. Dengan begitu, maka porsi biaya BBM dari total biaya bahan bakar yang dikeluarkan PLN juga bisa diturunkan dari yang saat ini 70 persen menjadi hanya 5-6 persen.
"Dengan mengurangi penggunaan BBM, maka subsidinya bisa turun sampai Rp 50 triliun," ujarnya.
Penurunan biaya produksi PLN dimungkinkan dengan adanya pengalihan penggunaan bahan bakar dari BBM ke energi lain melalui program 10.000 MW tahap pertama dan kedua.
Program 10.000 MW tahap pertama yang berbasis batubara dijadwalkan rampung pada 2010. Lalu dilanjutkan dengan program 10.000 MW tahap kedua yang berbasis energi baru dan terbarukan.
"Sehingga sekitar 2013-2014 diharapkan tidak perlu subsidi lagi. Tapi tentu saja itu perhitungannya jika harga minyak seperti sekarang dan harga batubara tidak naik terlalu tajam. Proyek 10.000 MW-nya juga berjalan sesuai jadwal," ujarnya.
Tak hanya di sisi penurunan biaya produksi, penurunan dan penghapusan subsidi juga dimungkinkan dengan mekanisme kenaikan tarif listrik.
"Kita juga sedang pikirkan bagaimana mekanisme kenaikan tarif listriknya. Pada 2012 kita sudah lihat kenaikan tarif listrik," kata Nasri. (lih/ddn)











































