Pengusaha Kritik Anggaran Infrastruktur yang Hanya 3%

Jakarta - Pelaku usaha menilai tidak ada yang istimewa dan membuat dunia usaha bergairah dari pidato kenegaraan Presiden SBY dalam Sidang Paripurna hari ini. Kalangan dunia usaha bahkan kecewa karena tidak melihat pemerintah bersungguh-sungguh berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

"Hal itu tercermin dari anggaran infrastruktur yang hanya dipatok 3%. Padahal untuk memacu ekonomi dalam negara yang pertumbuhannya tinggi, alokasi dana bagi insfrastrukturnya setidaknya 6%. Sebab, investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berkembang apabila pembangunan insfrasuktur bisa meningkat," tutur Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, Jumat (15/8/2008).

Kedua Kadin MS Hidayat sebelumnya juga mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan anggaran infrastruktur sebesar 6%, namun ditolak oleh SBY. "Soal infrastruktur berarti cuma 3%, saya pernah mengajukan 6% tapi ditolak," ujarnya.

Kadin juga menilai asumsi harga minyak Indonesia atau ICP yang disampaikan SBY sebesar US$100 per barel terlalu optimistis. Mengingat kondisi harga minyak dunia masih fluktuatif dan belum stabil. Kadin berpendapat asumsi ICP yang realistis dan moderat adalah US$ 110.

"Menyikapi sisa masa pemerintahan SBY dan JK yang tinggal hitungan bulan ini, sebaiknya SBY-JK segera memerintahkan para menteri ekonomi untuk mengkreasikan kebijakan ekonomi yang bisa dijadikan instrumen untuk mentransmisikan pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan rakyat (kesra). Sebab jika tidak, Prestasi gemilang SBY-JK mewujudkan stabilitas keamanan dan menjerat para koruptor akan direduksi oleh rakyat jika aspek kesra tidak ditangani dengan maksimal," paparnya.

Dituturkannya, klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi  semester I-2008 sebesar 6,4% memang tidak perlu diperdebatkan. Namun, pertumbuhan itu harus terus dikritisi karena praktis tak berdampak apa-apa pada aspek kesejahteraan rakyat kebanyakan.

"Daya beli beli rakyat tetap rendah kendati ekonomi terus bertumbuh di atas 6%. Bahkan juga tak mampu menyerap angkatan kerja. Kualitas pertumbuhan itu juga sama sekali tak mampu merespons persoalan kemiskinan yang dirasakan terus meluas pasca kenaikan harga BBM, Mei 2008," katanya.

Dilanjutkannya pemerintah perlu lebih bertenggang rasa, jangan berasumsi persoalan selesai dan semua orang happy hanya dengan menyajikan statistik pertumbuhan yang di atas 6% itu. Perlu ada kemauan dari para menteri untuk menghayati apa yang dirasakan rakyat.

"Statistik makro ekonomi itu sama sekali tidak menyelesaikan persoalan Balita kurang gizi hingga ibu yang bunuh diri karena putus asa menghadapi kesulitan ekonomi keluarga," ujarnya.  

Bambang menuturkan Presiden sebaiknya mengeluarkan instruksi kepada para menteri ekonomi untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia butuh pertumbuhan yang mampu merespons masalah kemiskinan dan menyerap angkatan kerja.


(dnl/qom)