Tarif Cukai Rokok Maksimal 57% Belum Bisa Diterapkan

Jakarta - Pengenaan tarif cukai maksimal hingga 57 persen belum akan terjadi di tahun 2009. Pemerintah akan lebih fokus pada perbaikan birokrat yang berkaitan dengan cukai tembakau.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai seminar mengenai tembakau di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (21/8/2008).

"Jadi untuk 2009 perubahan radikal seperti yang dimintakan Lembaga Demografi UI mungkin belum bisa diakomodasi namun seperti yang saya sebutkan dalam roadmapnya apa yang disampaikan lembaga demografi dalam menetapkan aspek kesehatan dan kesejahteraan dalam policy itu sudah masuk dalam  roadmap pemerintah," ujarnya.

Hasil simulasi lembaga demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFEUI) menunjukkan kenaikan tarif cukai hingga ke titik maksimal 57% (dari harga jual eceran rokok) yang sesuai UU No 39 tahun 2007 tentang tarif cukai bisa menambah pendapatan negara dari cukai tembakau hingga Rp 50,1 triliun. Hingga kini penerapan cukai tembakau rata-rata hanya 37%.
 
Kenaikan tarif cukai hingga 57 persen juga bisa berdampak pada pengalihan konsumsi rumah tangga dari rokok ke barang dan jasa di luar rokok.

Namun lanjut Sri Mulyani dalam jangka pendek kebijakan mengenai cukai sudah dibahas dengan departemen teknis seperti Depperin, Depnakertrans dan Depkes.

"Sekarang yang paling penting mungkin memberikan perhatian utama pada dana bagi hasil cukai untuk mampu membuat policy transisi dari industri tembakau atau berbasis tembakau untuk bisa punya alternatif aktifitas," ujarnya.

Kemudian memperbaiki birokrat aparat Depkeu, maupun aparat yang berhubungan dengan penegakan hukum.

"Supaya mampu membimbing untuk memberikan kontribusi konstruktif di dalam industri itu sendiri karena perubahan industri ini sangat fundamental. Kenaikan tarif yang sangat besar akan memberikan pengaruh yang dimensinya banyak sekali," ujarnya. (dnl/ddn)