Impor Terigu dan Gandum Harus Keluar Jalur Merah

Jakarta - Kalangan pengusaha makanan pengguna terigu dan gandum meminta  pemerintah agar menghapuskan 'jalur merah untuk 2 komoditas ini. Penerapan jalur merah dinilai gangguan distribusi dan menaikan biaya produksi.

Hal ini dikatakan oleh Ketua  Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia (Aspipin) Boediyanto dalam acara Seminar dan Munas III, mencari strategi efektif menuju ketahanan pangan nasional melalui pengembangan industri pangan nasional, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (21/8/2008).

"Kebijakan Impor terigu di jalur merah telah menghambat distribusi terigu sampai  10 hari, padahal kalau sudah dibuka  produk ini rentan kontaminasi," katanya.

Jalur merah diterapkan bagi produk impor yang memiliki risiko tinggi terhadap penyelewengan. Boediyanto mengatakan, penerapan jalur merah  telah menambah biaya  distribusi hingga Rp 1,5 juta per kontainer. Padahal dalam satu bulan penggunaan kontainer untuk produk gandum dan terigu hingga 1.000 hingga 2.000 kontainer.

"Alasannya jika takut dengan  penyelundupan tidak mungkin karena apa untungnya? bea masuk dinolkan pembebasan PPN yang ditanggung pemerintah,"ujarnya.

Ia jugamenyambut baik penerapan kebijakan pembebasan  PPN ditanggung pemerintah dan penghaspusan BM untuk gandum dan terigu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah akan pertahankan pembebasan BM 5% dan penanggungan PPN 10 % untuk terigu dan gandum.

Boediyanto menyatakan, pihaknya usul agar fasilitas tersebut  diperluas untuk  produk hilir gandum dan terigi  seperti mie instan, biskuit. Dikatakannya jika hal itu tidak dilakukan maka harga produk makanan berbasis gandum akan mengalami kenaikan.

(hen/qom)