Kemampuan Daerah dalam Memungut Pajak akan Diperkuat

Jakarta - Kemampuan daerah dalam melakukan pemungutan pajak (taxing power) harus diperkuat. Hal ini perlu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dan sekaligus untuk meningkatkan akuntabilitas daerah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat (22/8/2008).

"Langkah penguatan taxing power telah diusulkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rancangan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ujarnya.

Revisi UU tersebut juga akan mengakomodasi kepentingan yang lebih luas yaitu upaya penghematan energi bersubsidi dengan melakukan reformulasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Saat ini pembahasan revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memasuki tahap akhir saya berharap penyelesaian pembahasan dengan DPR dan penetapan UU tersebut dapat dilakukan tahun ini," ujarnya.

Di samping itu untuk menjamin keadilan dan pemerataan dalam penentuan penerimaaan daerah dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) perorangan termasuk  kepada pekerja asing, SBY menginstruksikan kepada menteri terkait agar pendaftaran PPh perorangan benar-benar disesuaikan dengan tempat kerjanya, termasuk administrasi perpajakannya. "Ini ditujukan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) secara adil," ujarnya.

(ddn/qom)