SBY Minta Pemda Tidak Berlebihan Mencari Pendapatan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghargai kegigihan para kepala daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Pemda diminta tidak berlebihan dalam mencari pendapatan itu.

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/8/2008).

"Muncul kesan bahkan keluhan dari berbagai pihak, upaya itu dilakukan secara berlebihan sehingga membuat investasi menjadi sepi dan dunia usaha tidak bergerak. Saya berharap kondisi seperti itu tidak terjadi," jelas Presiden.

Peningkatan PAD memang merupakan indikator kemajuan daerah. Dengan pendapatan yang tinggi, lanjut Presiden, pemerintah daerah dapat membangun ekonominya lebih baik lagi, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Namun, ibarat memiliki ayam bertelur emas, telur itulah yang dimanfaatkan dan bukannya ayamnya yang dipotong. Dengan demikian, peningkatan PAD dan perkembangan ekonomi daerah terus bergerak seiring sejalan," katanya.

Sejak dimulainya desentralisasi fiskal pada tahun 2001 hingga diterbitkannya UU No 33 tahun 2004, tambah presiden, berbagai upaya penyempurnaan terus dilakukan.

"Kita masih perlu memperbaiki arah kerangka kebijakan fiskal k depan, dalam bentuk grand design yang akan menjadi pegangan bersama kebijakan desentralisasi fiskal dalam jangka panjang," katanya.

Grand design desentralisasi fiskal itu menurut Presiden sangat penting dalam rangka mengantisipasi tantangan bangsa indonesia ke depan, termasuk peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih cepat, serta dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam menyusun grand design tersebut, pemerintah menuangkan visi, tujuan-tujuan serta target-target yang jelas dan terukur dari pembangunan Indonesia melalui alokasi sumber daya nasional yang efisien. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang konstruksif, transparan, dan akuntabel perlu untuk ditata kembali.

"Dengan demikian kesenjangan anggaran pemerintah secara horisontal dan vertikal dapat diminimalkan, dan penentuan pajak daerah dilaksanakan secara efisien. Penataan tersebut juga penting untuk mencapai standar pelayanan minimal secara nasional, dan menghilangkan tumpang tindih pengeluaran pusat dan daerah," pungkas presiden.
(qom/ddn)