Hal tersebut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Mardiasmo usai acara penyampaian nota keuangan RAPBN pemerintan tahun 2009 kepada DPD di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (22/8/2008).
"Itu tegantung masing-masing daerah itu akan kita percepat dan kita akan jemput bola. Untuk daerah yang tidak mampu kita datangi langsung ke daerah masing-masing minggu depan saya ke Sumbar. Kita lihat kenapa DAK disana sampai hari ini belum ada pencairan untuk tahap berikutnya," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mencoba untuk proaktif supaya penyerapan daerah itu dapat berkualitas bagus, tidak ada kebocoran anggaran. Memang ada penghematan anggaran, tapi harus juga ada penyerapan yang bagus untu mengurangi kemiskinan dsb," jelasnya.
Untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan anggaran, Mardiasmo menyatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah perda APBD. Karena jika Perda APBD itu telah disahkan, maka penyerapan anggaran pun bakal terlambat.
Kedua, upaya pencairan masing-masing dana perimbangan terutama untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diusahakan tidak dalam 4-6 bulan terakhir. Depkeu sudah mencairkan DAK mulai Februari kemarin.
"Itu sangat tergantung pada penyerapan daerah masing-masing," katanya.
Pemerintah juga akan memperbaiki mekanisme transfer ke daerah sehingga alirannya bisa lebih cepat. Namun untuk penyerapan, tetap tergantung masing-masing daerah.
"Kita tidak bisa memaksakan kami hanya memindahkan APBN ke kas daerah," jelas Mardiasmo. (hen/qom)










































