Pemekaran Daerah Pangkas Anggaran Untuk Rakyat

Jakarta - Isu pemekaran daerah memang masih hangat melanda beberapa daerah di Indonesia. Namun menurut Dewan Perwakilan Daerah (DPD), makin banyak pemekaran justru akan makin memangkas anggaran untuk rakyat.

Seperti yang dilontarkan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita disela Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2008).

Menurut Ginandjar, semakin banyak pemekaran daerah terjadi, maka semakin membutuhkan biaya untuk mendanai administrasi pemerintah daerah dan gaji-gaji pegawainya. Sehingga, anggaran yang seharusnya bisa langsung sampai ke masyarakat pun mau tak mau berkurang.

"Kalau kita punya daerah otonomi sekitar 500-an kabupaten itukan rumit sekali, DAU terus bertambah banyak. Itu yang tidak kita kehendaki, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai rakyat hanya digunakan untuk membiayai administrasi dengan menambah gaji-gajiorang. Ini yang harus kita cegah," ujarnya.

Namun ia menambahkan, jika harus membandingkan pemekaran provinsi dan kabupaten, ia mengaku lebih baik pemekaran provinsi. Hal ini karena kalaupu pemekaran provinsi melanda, jumlahnya hanya sekitar 40-50 provinsi. Jumlah ini tetap lebih kecil ketimbang pemekaran kabupaten yang bisa mencapai 500 kabupaten. Dengan begitu, maka tambahan biaya untuk administrasi dan gaji pegawai untuk pemekaran provinsi tidak sebanyak kalau untuk pemekaran kabupaten.

(lih/qom)