DPD: Stop Pemekaran Daerah Untuk Tekan Anggaran

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk menghentikan aksi pemekaran daerah. Aksi ini dinilai tidak mensejahterakan rakyat, tapi justru merugikan karena menyedot banyak anggaran.

Seperti yang dilontarkan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita disela Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2008).

Menurut Ginandjar, semakin banyak pemekaran daerah terjadi, maka semakin membutuhkan biaya untuk mendanai administrasi pemerintah daerah dan gaji-gaji pegawainya. Sehingga, anggaran yang seharusnya bisa langsung sampai ke masyarakat pun mau tak mau berkurang. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan di suatu daerah.

"Yang terjadi malah pembagian kemiskinan. Bukannya rakyatnya semakin sejahtera tapi malah bertambah miskin. Pemekaran ini kita stop saja dulu, baru kedepan nanti kita pikirkan kembali. Tahun lalu sudah kita katakan seperti itu," katanya.

Ia mencontohkan, jika terjadi pemekaran provinsi sehingga jumlah provinsi RI menjadi sekitar 40-50 provinsi, maka dibutuhkan lebih banyak biaya untuk mendanai administrasi dan gaji pegawai tiap provinsi baru. Apalagi jika pemekaran yang terjadi ada di tingkatan kabupaten sehingga jumlah kabupaten RI mencapai 500 kabupaten.

(lih/qom)