Pembangunan Nasional Terkendala Kesenjangan antar Daerah

Jakarta - Sejumlah kebijakan pembangunan nasional hingga pertengahan tahun 2008 masih dihadapkan pada masalah kesenjangan antar daerah.

Hal tersebut disampaikan Max A Pohan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas disela-sela seminar di Gedung Bappenas, Taman Suropati, Jakarta, Senin (25/8/2008).

Max menguraikan 4 permasalahan utama masalah masih tingginya kesenjangan antar daerah:

Pertama: Disparitas penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk di perkotaan tumbuh sangat pesat dibandingkan di pedesaan. Untuk itu perlu pengendalian kepadatan penduduk antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.

"Untuk permasalahan ketenagakerjaan antara lain karena masalah lapangan pekerjaan formal yang masih terbatas yakni hanya 36,9% dari total lapangan kerja," jelasnya.

Kedua: Disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh provinsi menunjukkan perkembangan peningkatan IPM secara merata. Provinsi yang memiliki IPM rendah sebagian besar berada di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Ketiga: Disparitas pertumbuhan ekonomi antara daerah.

Kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan PDB nasional selama 2001-2007 terbesar berasal dari wilayah Jawa-Bali, dengan kontribusi rata-rata per tahun lebih dari 60%, Sumatera 22%, Kalimantan 9%, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur lainnya kurang dari 5%.

Keempat: Disparitas sarana dan prasarana daerah. Max mencontohkan prasarana jaringan irigasi, jaringan jalan dan listrik. Dengan irigasi terluas umumnya ada di pulau Jawa.

Sementara Bambang PS Brodjonegoro, Dekan FEUI mengatakan, sebesar 65% APBN ternyata sirkulasinya ada di daerah.
"Jadi kalau kita bicara kesuksesan daerah, pembangunan daerah, efektifitas dalam national economic policy tergantung pada kemampuan provinsi, keinginan dan kompetensi mereka dalam mengimplementasi peraturan," urainya.

Profesor termuda di UI ini menambahkan, daerah semestinya perlu berpartisipasi untuk pengendalian inflasi. Beban inflasi mestinya bukan hanya menjadi urusan Bank Indonesia dan pemerintah, namun juga pemda.

"Karena besaran inflasi non moneter itu lebih banyak datang dari daerah. Harus ada supply side management untuk menangani inflasi lokal dan demand side management untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal," pungkasnya.
(qom/ddn)