.webp)
Karena itu pemerintah meminta persetujuan DPR untuk melakukan pencairan dana BLT ke komisi VIII DPR.
"Pencairan tahap I sudah dilaksanakan, oleh karena itu diperlukan persetujuan DPR atas sebagian atau seluruh sisa pencairan BLT tahap kedua," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan sampai akhir Juli 2008, dana BLT tahap I sudah dicairkan sebesar Rp 5,39 triliun atau 94,2 persen dari pagu tahap I sebesar Rp 5,73 triliun atau 38,3 persen dari keseluruhan pagu BLT tahun 2008 sebesar Rp 14,1 triliun.
Menkeu menambahkan alokasi anggaran BLT di tahun 2009 total mencapai Rp 6,06 triliun. Dana itu terdiri dari anggaran BLT sendiri Rp 5,73 triliun untuk 19,1 juta RTS dengan alokasi Rp 100.000 per bulan dan dana tersebut akan dibagi selama 3 bulan pada Januari hingga Maret kemudian dana operasional sebesar Rp 330 miliar.
DPR sempat mengkritik kebijakan pemerintah ini. Sebagian kalangan DPR menilai BLT menilai ini sebenarnya sebagai kampanye pemerintah saja pada rakyat dan justru tidak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saat ini.
Sekjen depsos Chazali H. Situmorang mengatakan dari dana yang tersedia untuk RTS di 2008 sebesar Rp 13,37 triliun dan yang telah ditransfer oleh Depsos ke PT Pos senilai Rp 5,705 triliun.
Wilayah yang menyerap BLT rendah antara lain di Maluku Utara 5,67 persen, Maluku 10,13 persen, dan Kalteng 0,92 persen. Sedangan penyerapan BLT tertinggi di Banten 94,98 persen, Sulbar 97,99 persen, dan DKI Jakarta sebanyak 94,46 persen.
Realisasi pembayaran nasional BLT tahap I sampai dengan 25 Agustus 2008 pukul 11.33 WIB, mencapai Rp 4,556 triliun kepada 15,189 juta RTS dengan daya serap total 79,87%.
(ddn/ir)
