Purnomo: Isu Tangguh Dipolitisir

Jakarta - Kontrak ekspor LNG dari lapangan Tangguh, Papua dinilai sebagai kontrak yang sangat buruk oleh Wapres Jusuf Kalla. Tapi bagi Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM yang juga menjabat saat kontrak itu diteken, polemik ini merupakan politisasi.

Ia menyampaikannya dalam pembukaan Bimasena Businss Forum di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (26/8/2008).

"Saya sudah periksa kronologis LNG Tangguh. Dan yang saya dapat adalah, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah politik. Tapi saya tegaskan, sektor kami tidak akan diintervensi kepentingan politik apapun," ujarnya.

Buruknya harga LNG Tangguh tersebut disentil oleh Wapres Jusuf Kalla ketika berkunjung ke China akhir pekan lalu. Wapres menilai dari semua kontrak, kontrak LNG Tangguh yang ditandatangani tahun 2002 adalah yang paling berbahaya karena sangat rendah.

Harga jual LNG Tangguh disepakati hanya 2,4 dolar per ton, sementara saat ini harga LNG dari Bontang untuk ekspor ke Jepang mencapai US$ 20 per ton seiring dengan lonjakan harga minyak dunia.

Purnomo mengatakan, harga ekspor LNG Tangguh dikaitkan dengan harga minyak dunia. Awalnya, harga gas ini menggunakan asumsi harga minyak dengan batas atas US$ 2,5 per barel.

Purnomo mengakui, harga ini memang rendah jika dibandingkan harga minyak saat ini yang diatas US$ 100 per barel. Namun ia menegaskan latar belakang mengapa harga tersebut dicapai juga harus
diperhatikan.

"Pada saat itu kondisinya buyers market. Dimana banyak produsen, tapi konsumennya lebih sedikit. Sehingga harganya ditentukan pembeli," katanya.

Harga sebesar itu pun dicapai setelah Indonesia gagal mengikuti berbagai tender. Dan China sebagai pembeli pun sudah menentukan formulanya sendiri bagi produsen yang ingin memasoknya.

"Formulanya saja sudah ditentukan sejak awal tender. Semua juga pakai formula yang sama," katanya.

Seiring kenaikan harga minyak, Indonesia pernah menaikkan patokan batas atas harga minyak menjadi US$ 3,8 per barel. Dan kini, Indonesia mengajukan renegosiasi lagi.

"Kita sudah pernah menaikkan, sekarang kita minta yang kedua. Tentu ini wajar karena harga minyak saat ini sangat tinggi," ujarnya. (ddn/qom)