RI Perlu Siapkan Skema Energi

Jakarta - Isu energi dan pangan kerap dijadikan alat untuk mengguncang pemerintahan. Untuk itu diperlukan skema energi di Indonesia untuk menghindari krisis energi.

"Menyiapkan skema energi merupakan faktor penting untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan ini," ujar ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani.

Demikian diungkapkan dalam acara peluncuran Buku 'Behind Indonesia Headlines' karya Christovita Wiloto di Kuningan City, Jl Dr Satrio, Jakarta, Selasa Malam (26/8/2008).

Aviliani yang membahas bab strategi energi Indonesia dalam buku tersebut, mengungkapkan hal senada dengan Wiloto. Menurutnya, gonjang-ganjing ekonomi Indonesia salah satu sebab utamanya adalah tidak komplitnya skema penyediaan masalah energi di Indonesia.

Maklum saja, energi termasuk dalam basis paling dasar kehidupan di zaman modern seperti sekarang. Contohnya saja, tingginya inflasi belakangan ini terutama disebabkan adanya apa yang disebut imported inflation.

"Kenaikan harga minyak dunia yang sempat menembus US$ 140 per barel mendorong kenaikan harga-harga komoditas. Hal ini mempengaruhi tingkat inflasi, sebab tingkat impor Indonesia masih besar, terutama di komoditi-komoditi tersebut," jelas Aviliani.

Oleh karena itu, skema energi menjadi masalah penting untuk mengentaskan krisis berkepanjangan ini. Apalagi, masalah energi terkadang dimanfaatkan untuk membuat kondisi tambah parah.

"Tak jarang isu energi dan pangan dijadikan alat untuk mengguncang pemerintahan yang sedang memerintah," ujar Aviliani.

Sebagaimana diungkapkan Wiloto, rapor pemerintahan SBY-JK dalam 4 tahun ini tidak menunjukkan kebijakan yang membawa kemajuan di bidang penyediaan energi.

"Pemerintahan SBY-JK pernah mengusulkan pengembangan pembangkit tenaga nuklir. Namun ini ditentang keras, sebab risikonya sangat besar," jelas Wiloto.

Pemerintahan Megawati, kata Aviliani, pernah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri secara bertahap. Namun rupanya strategi ini gagal.

"Belajar dari hal itu, pada 2005-2006, pemerintahan SBY-JK akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM secara langsung sebesar 50-100%," ulas Aviliani.

Rupanya kebijakan tersebut mendapat tentangan keras dari masyarakat luas dan berdampak pada melemahnya posisi tawar SBY-JK.

"Oleh karena itu, pemerintahan SBY-JK kemudian memilih mengembangkan sektor energi alternatif seperti batubara," ujar Aviliani.

Namun sayangnya, entah karena masyarakatnya belum siap atau memang konsepnya yang kurang komplit, menurut Wiloto dan Aviliani, kebijakan ini sedikit mengalami hambatan-hambatan. Meski keduanya mengakui ide energi alternatif sudah membawa kemajuan skema energi.

"Selain batubara masih ada beberapa opsi lainnya seperti biogas, geothermal, biodiesel, energi surya dan tenaga air," papar Wiloto.

Menurut Wiloto, Indonesia jangan terjebak dengan pilihan tradisional dengan menyamaratakan kondisi daerah masing-masing dengan hanya mendorong penggunaan batubara saja.

"Dan yang penting, pelaksanaan kebijakan energi alternatif ini jangan nanti berubah lagi dengan pergantian pemerintahan pasca pemilu 2009," ujar Aviliani. (dro/ir)