PDAM Diperiksa Tiap 6 Bulan Sekali

Jakarta - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan diperiksa setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk memastikan perusahaan itu melakukan efisiensi.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam sosialisasi PMK Nomor 120/PMK.05/2008 tentang penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan penjaman luar negeri rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah pada PDAM di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (27/8/2008).

Evaluasi itu merupakan salah satu poin dalam PMK itu. "Nanti kinerja PDAM tiap 6 bulan akan diperiksa, kan PMK berlaku mulai 31 Juli 2008 tiap 6 bulan sekali akan diperiksa dan akan diumumakan evaluasinya kepada masyarakat," ujarnya.

Pemerintah akan memberikan penghargaan melalui peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi PDAM yang berkinerja baik. Dan sebaliknya kalau kinerjanya masih jelek bakal ada punishment atau hukuman. Namun Sri Mulyani tidak menjelaskan punishment apa yang akan diberikan.

Menkeu menambahkan pemerintah memutuskan akan menghapuskan utang Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebesar Rp 3,6 triliun dari neraca anggaran.

"Nah inilah yang akan dihilangkan dari neraca negara, tapi saya ingatkan pinjaman tersebut bukan sedekah, jadi kalau dulu ada yang menggunakan anggaran ini untuk makan sendiri, maka kalau itu sama saja dengan mengambil jatah orang miskin dan anak yatim," ujarnya.

Dari 335 PDAM yang ada sebanyak 205 perusahaan diantaranya meminjam duit negara. Dan Menkeu mengharapkan dengan adanya penyelesaian utang ini PDAM ke depan harus diurus oleh orang yang kompeten, karena di aturan PMK harus ada fit and proper test untuk direksi.

"Tapi di Indonesia fit and proper test ini bisa jadi akal-akalan karena itu fit and proper itu harus dilakukan oleh orang yang sudah fit and proper, kalau nggak ya non sense," ujarnya. (ddn/ir)