Hal itu disampaikan Direktur YLKI Riau, Sukardi dalam perbincangan dengan detikFinance, Rabu (27/8/2008) terkait kerugian yang ditanggung konsumen akibat pemadaman bergilir.
Menurutnya, dari penelitian yang dilakukan YLKI dalam dua bulan terakhir, sejumlah dunia usha dan masyarakat harus mengeluarkan ongkos ekstra untuk pembelian genset.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua YLKI Riau Sukardi mengatakan kerugian sebesar itu baru dihitung dari ongkos pengadaan genset oleh masyarakat dan dunia usaha di Riau. Besaran tersebut belum termasuk kerugian teknis dari kerusakan peralatan eletronik.
"Kami juga belum menghitung nilai kerugian dari produksi yang tidak berjalan mulus. Situasinya sudah gawat dan menimbulkan kerugian yang tidak terhingga khususnya di kalangan masyarakat," Sukardi.
Bila kondisi krisis listrik ini tidak segara teratasi, menurut Sukardi ini merupakan ancaman besar buat Riau. Hal itu akan berdampat negatif bagi calon investor yang akan menanamkan investasinya di Riau.
"Kalau terus begini yang rugi masyarakat Riau juga. Investor mana yang mau menanamkan investasinya di Riau kalau infrastruktur listriknya saja terbatas. Masalah krisis listrik ini semestinya menjadi perhatian penting buat pemerintah daerah," kata Sukardi.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Masyarakat kelistrikan Indonsia (MKI) Riau Marbaga Tampubolon. Menurutnya, krisis listrik di Riau beberapa tahun belakangan ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki visi dan misi dalam merancang kelistrikan. Padahal, pembangunan kelistrikan sudah menjadi hal yang utama mengingat pembangunan ekonomi di Riau tumbuh cepat.
"Harus segera diantisipasi karena semua aspek terimbas kondisi ini. Mestinya pemerintah daerah memiliki konsep kelistrikan yang memadai. Bullshit saja kalau pemerintah daerah gembar-gembor bicara kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakatannya, kalau urusan listrik saja tidak bisa mereka atasi," kata Marbaga.
(cha/qom)










































