Pemerintah Desak DPR Segera Beri Jadwal Privatisasi

Jakarta - Pemerintah sepertinya sudah mulai tidak sabar menunggu keputusan akhir dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai rencana privatisasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun ini.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementrian BUMN M Said Didu di Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

"Kami minta DPR segera memberi jadwal baru untuk membahas privatisasi, demi mempercepat masuknya uang dari masyarakat ke negara untuk restrukturisasi dan revitalisasi BUMN," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat terutama para pelaku pasar sudah mulai mempertanyakan kelanjutan dari rencana privatisasi BUMN tersebut. "Kalau masih belum jelas dari DPR bagaimana kami bisa menjelaskan kepada masyarakat," katanya.

Said menambahkan keluarnya izin dari DPR tidak bisa diperkirakan, maka dari itu Kementerian belum bisa memastikan target penyelesaian privatisasi untuk tahun ini. "Pembahasan di DPR itu tidak bisa diperkirakan, bisa dua hari, tapi bisa juga lima tahun belum juga selesai," imbuhnya.
 
Tahun ini Kementrian BUMN akan berkonsentrasi kepada privatisasi lima BUMN, yaitu PT Krakatau Steel, Bank Tabungan Negara (BTN), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV dan PTPN VII.
(ang/ddn)