Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution di sela-sela Dialog Publik BPK RI dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai "Mendorong Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah" di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (15/10/1008).
"Nanti kami akan mengawasi bagaimana mekanisme yang mereka lakukan, apakah sesuai dengan prosedur itu jelas akan kita awasi," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posisi BPK saya kira apapun bisa dilakukan pemerintah tapi kalau mereka menggebu-gebu memberi perintah kepada BUMN itu sama saja seperti Orde Baru kata orang nanti, jadi hati-hati lah, tapi saya kira Pak Sofyan Djalil sudah bagus," ujarnya. (ddn/ir)











































