Pemerintah Tidak Bailout Bakrie

Jakarta - Rencana pembelian saham PT Bumi Resources Tbk oleh 3 perusahaan BUMN berbuntut kabar tak sedap. Rencana itu dinilai sebagai upaya pemerintah melakukan bailout (menalangi) untuk membantu grup Bakrie yang tengah mengalami kesulitan likuiditas.

Mensesneg Hatta Rajasa menegaskan pemerintah sama sekali tidak ada rencana memberi bantuan ke perusahaan Bakrie.

"Kalau BUMN mau beli, itu kan B2B (business to business) Itu bukan bailout. Mereka punya
sistem sendiri kan. Yang jelas sampai saat ini istilah bailout itu enggak ada," kata Hatta usai salat Jumat di Majid Baiturrohim, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2008).

Ditegaskan Hatta, kalau pun ada BUMN yang ingin membeli saham grup Bakrie itu lebih karena urusan bisnis.

"Pemerintah enggak memberi bantuan. Itu diserahkan pada swastanya sendri. Pemerintah hanya soal regulasi saja," katanya.

Untuk masalah jual beli saham, lanjut Hatta, itu harus sesuai hukum dan aturan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK).

Tiga BUMN yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk dikabarkan akan membeli 35% saham Bumi Resources.

Pembelian itu selain untuk memperluas usaha juga untuk mengamankan pasokan batubara  listrik PLN. Bumi sendiri merupakan perusahaan terbesar batubara di Indonesia yang mengandalkan anak usahanya PT Kaltim Prima Coal (KPC). (ir/ddn)