"Aksi buy back dilakukan setengah hati, cuma gembar-gembor saja. Akhirnya menambah ketidakpastian masyarakat dan investor," kata Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISI), ND Murdani ketika dihubungi, Jumat (24/10/2008).
Menurut Murdani hal tersebut diperburuk dengan pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil yang mengatakan bahwa BUMN hanya boleh masuk buy back pada saat harga saham sangat murah. Padahal, seharusnya pemerintah melalui BUMN turut menjaga dan memulihkan kepercayaan pasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Murdani, sebagai penggerak pasar seharusnya BUMN memulihkan kepercayaan pasar. Sehinga aksi buy back harus segera dilakukan. Saat ini investor membutuhkan aksi dari pemerintah menyusul ketidakpercayaan mereka terhadap otoritas pasar modal yang tidak mampu memanfaatkan momentum yang ada.
"Momentum untuk pemulihan kepercayaan pasar sebenarnya masih ada, namun itu tidak dimanfaatkan secara optimal, ini sangat disayangkan," katanya.
Sejumlah saham unggulan turun tajam terkena auto rejection, di antaranya PT Astra International Tbk (ASII) anjlok 10% atau turun Rp 1.000 ke posisi Rp 9.000, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) anjlok 10% atau turun Rp 900 ke posisi Rp 8.100, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) anjlok 9,9% atau turun Rp 650 ke posisi Rp 5.900, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) anjlok 9,6% atau turun Rp 600 ke posisi Rp 5.650.
Kemudian, PT Indosat Tbk (ISAT) anjlok 9,9% atau turun Rp 500 ke posisi Rp 4.550, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) anjlok 9,8% atau turun Rp 500 ke posisi Rp4.600, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) anjlok 9,5% atau turun Rp 425 ke posisi Rp 4.050, dan PT United Tractors Tbk (UNTR) anjlok 9,8% atau anjlok Rp 350 ke posisi Rp 3.225.
Selain itu, jelas Murdani, Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya memperlebar batas atas auto rejection, sehingga akan membantu menaikkan indeks saham.
"Sekarang kan baru saja harga saham naik sedikit sudah terkena penghentian otomotatis," ujarnya.
Mengenai buy back yang dilakukan emiten non BUMN, Murdani menilai hal tersebut harus diapresiasi sebagai langkah penyelamatan pasar. Namun menurutnya, langkah tersebut akan sia-sia jika pemerintah terlihat ragu-ragu.
"Kalau BUMN-nya saja ragu, lalu apa yang bisa diharapkan dari emiten swasta?" tanya Murdani.
Sejumlah emiten swasta yang melakukan buy back antara lain lain PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), PT Bank NISP Tbk (NISP), PT Sampoerna Agro Resources Tbk (SGRO), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indika Energy (INDY), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Sehubungan dengan itu, Direktur Utama Finan Corfindo Edwin Sinaga mengungkapkan, dana buy back sejumlah emiten BUMN yang belum banyak terserap di pasar adalah hal yang wajar. Pasalnya, aksi buy back memliki dua sisi, yaitu menjaga pasar dan sisi lainnya hal yang mengandung risiko.
Dengan demikian, lanjut Edwin, BUMN akan hati-hati masuk pasar untuk buy back karena mereka masih menilai ada risiko yang harus dihadapinya. "Mengapa BUMN terkesan lambat masuk ke pasar, karena mereka nanti tidak ingin dipersalahkan ketika sudah buy back harganya ternyata masih turun lagi," kata Edwin
Menurut Edwin, pemerintah tidak hanya sekedar menganggarkan dana buy back, namun harus memberikan batasan yang jelas tentang harga dan volume saham buy back.
"Harus jelas, sehingga memberikan ketenangan bagi manajemen BUMN untuk mengeksekusi buy back," tambahnya.
Menanggapi hal itu Direktur BEI Guntur Pasaribu menilai, kondisi pasar memang tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi sentimen negatif di bursa global dan regional. Sehingga aksi buy back yang diserukan Menneg BUMN tidak menjamin naiknya indeks.
"Di Amerika Serikat (AS) saja sudah disiapkan skenario dana talangan (bailout), namun Dow Jones tetap saja terkoreksi," katanya. (dro/ir)











































