Pemerintah Serba Salah Soal BUMI

Jakarta - Rencana pembelian saham milik PT Bumi Resources Tbk (BUMI) oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat Kementerian BUMN serba salah.

Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi karena bisa dianggap memihak Grup Bakrie, namun jika tidak diintervensi, maka BUMI bisa diambil oleh asing. Padahal BUMI dianggap sebagai perusahaan yang bagus dan bisa mengamankan pasokan batubara dalam negeri.

"Kalau harga saham Bumi bagus dan cocok lalu BUMN masuk, itu bagus sekali. Kalau bisa dapat saya senang sekali," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil usai salat Jumat di Gedung Garuda, Jakarta, Jumat (31/10/2008).

Sofyan mengaku dirinya merasa sayang karena pemerintah sama sekali tak bisa melakukan intervensi, sementara sejumlah perusahaan asing dikabarkan berminat untuk membeli saham BUMI.

"Secara hukum tidak bisa melarang asing beli, jadi kita tidak bisa larang beli. Tapi ada DMO penjualan batubara," jelasnya.

Namun jika pemerintah melakukan intervensi, kata Sofyan, maka nanti pemerintah bisa dicap telah ikut membantu Grup Bakrie.

"Kami tidak bisa intervensi, karena sensitif nanti disangka mihak Bakrie, kalau untuk BUMN terserah saja," katanya.
 
Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan dari BUMN yang tertarik untuk membeli saham Bumi. Menurutnya, pembelian saham Bumi harus dilakukan dengan mengacu kepada harga yang tepat juga kemungkinan risiko yang bisa terjadi.

"Mereka juga harus bisa beri tanggung jawab kepada publik dan pemegang saham minoritas," ujarnya.

(ang/qom)