BHP Billiton Batal, Antam Siapkan Pabrik Feni IV

Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berencana membangun pabrik pengolahan feronikel (Feni IV) baru di kawasan Buli, Halmahera lantaran kerjasama dengan BHP Billiton batal. Studi kelayakan rencananya dilaksanakan tahun 2009.

"Kerjasama dengan BHP Billiton kan tidak jadi, sedangkan kami sudah punya KP (kuasa penambangan) di sana. Jadi rencananya kami akan bangun Feni IV," ungkap Corporate Secretary ANTM, Bimo Budi Satriyo saat dihubungi detikFinance, Minggu (23/11/2008).

Pada Februari 2007, ANTM dan BHP Billiton asal Australia menandatangani perjanjian kerjasama menggarap tambang nikel ANTM di Halmahera (Maluku Utara) dan Pulau Gag (Papua Barat). Nilai kerjasama tersebut ditaksir bisa mencapai US$ 4 miliar untuk mambangun pabrik pengolahan Hydro Metallurgy.

Namun akibat beberapa alasan, BHP Billiton mundur dari proyek tersebut. Oleh karena sudah memiliki KP di kawasan Buli, Halmahera, sebagaimana dikatakan Bimo, perseroan memutuskan mengganti proyek Buli menjadi proyek Feni IV.

"Jika semuanya lancar, studi kelayakan Feni IV akan dilakukan tahun depan. Masuk tahap konstruksi mungkin tahun 2010-2011," jelas Bimo.

Sayangnya, Bimo belum dapat menyebutkan nilai investasi pembangunan pabrik Feni IV lantaran belum masuk sampai tahap penghitungan investasi. "Nilainya belum dihitung. Masih awal sekali. Kapasitas Feni IV juga belum ditetapkan," ujar Bimo.

Saat ini ANTM telah memiliki tiga buah pabrik pengolahan feronikel, yakni Feni I, Feni II dan Feni III. Semuanya berlokasi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, jauh dari lokasi Feni IV di Halmahera.

Bimo mengatakan, ketika Feni III dibangun pada tahun 2003, nilai investasinya sekitar US$ 320 juta untuk kapasitas terpasang 14.000 ton FeNi. Itu pun sudah termasuk murah, mengingat kurs mata uang saat itu dan infrastruktur yang sudah tersedia karena sudah ada pabrik Feni I dan II.

"Kalau untuk Feni IV pastinya akan jauh lebih besar. Sebab di Buli kami belum memiliki infrastruktur sama sekali. jadi investasinya harus termasuk untuk pembangunan infrastruktur," jelas Bimo. (dro/dro)