Tidak Ada Dana Talangan untuk Sarijaya

Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan dana talangan (bailout) kepada perusahaan sekuritas, terkait dengan kasus penggelapan dana nasabah di Sarijaya Sekuritas.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu malam (7/1/2009).

"Kita sudah bilang pemerintah tidak bisa bailout masalah ini, termasuk SRO. Di pasar modal semua risiko di nasabah," tegasnya.

Dituturkan Fuad, petunjuk yang didapat oleh Bapepam dan BEI (Bursa Efek Indonesia) mengenai adanya penggelapan dana nasabah pada Sarijaya Sekuritas terjadi saat dilakukan pengecekan rutin MKBD perusahaan sekuritas.

"Bursa biasa melakukan pengecekan setiap hari, mereka lihat di MKBD (Sarijaya) ada hal yang berberda. Laporan di perusahaan sama di KSEI itu berbeda. Biasanya beda sedikit itu karena salah catat dan langsung di koreksi, tapi kali ini kita lihat ada yang mencurigakan, terus mulai diinvestigasi. Mereka mengecek terus yakin, tapi kita kan nggak bisa langsung," tuturnya.

Oleh karena itu, Fuad mengatakan pihaknya memanggil Komisaris Utama Sarijaya Herman Ramli untuk mencari jalan keluar mengembalikan dana nasabah yang terpakai.
 
"Kita panggil si HR, bagaimana bisa nggak balikin duit, karena berbelit-belit kami jadi nggak percaya. Terus langsung kontak Kabareskrim, Pak tolong tangkap orang ini, ini semua bukti ada, ya kita sudah usahakan secara baik-baik, kalau kita main tangkap kan kita bisa kehilangan. Jadi dipanggil, suruh jelasin kemana uangnya, tapi dia berkelit terus, jadi kita nggak percaya, pertama dia mengaku pinjam uang, tapi nggak pernah tahu dimana uangnya, karena itu baru kita tangkap. Sekarang duitnya memang sudah nggak ada, nggak tahu kemana," pungkasnya
(dnl/ir)